Mahfud MD Bongkar 2 Hal yang Paling Mengancam Kedaulatan Indonesia Versi Prabowo Subianto

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dua hal yang mengancam kedaulatan Indonesia versi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD 

TRIBUNMATARAM.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan dua hal yang mengancam kedaulatan Indonesia versi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Berdasarkan analisis yang disampaikan oleh Menhan Prabowo Subianto, dua analisis ini menitikberatkan pada ancaman terkait wilayah teritorial Indonesia.

Salah satu yang dibahas adalah ancaman China atas klaim terhadap Laut Natuna.

"Saat ini ada dua yang menjadi ancaman teritorial Indonesia berdasarkan analisis Menhan," ujar Mahfud di Markas Bakamla, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Menhan Prabowo Dikritik karena Lembek pada China di Perairan Natuna, Selalu Sebut Negara Sahabat

Soal Kemungkinan Perang Melawan China di Perairan Natuna, TNI : Terlalu Dibesar-besarkan!

Pertama, kata dia, ancaman di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan.

"Karena di situ ada klaim dari China yang di dalam konteks hukum internasional itu tidak ada.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

Itu klaim sejarah dan hak tradisional yang katanya sudah ribuan tahun lalu orang China terbiasa mencari ikan di Laut China Selatan," tutur Mahfud.

Padahal, apa yang dilakukan China itu melanggar hak berdaulat Indonesia.

Mahfud juga menyebut hal tersebut ancaman terhadap teritori Indonesia.

Dia pun mengingatkan ancaman China tidak bisa dihadapi dengan adu kekuatan.

Secara hitungan matematis, jika perang fisik dengan China terjadi, dipastikan Indonesia akan kalah.

"Penduduk China 1,3 miliar, pasti lebih besar kekuatannya dari Indonesia sehingga kalau kita hadapi secara fisik hitungan matematis ya kita bisa kalah, tetapi kita punya hukum internasional, konstitusi," ucap Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud menegaskan, Indonesia akan tetap mempertahankan wilayah perairan Natuna Utara itu sebagaimana amanat konstitusi.

"Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah itu artinya melindungi teritoritorial," kata dia.  

Ia juga mengatakan, ancaman teritorial yang kedua datang dari Papua, yakni isu papua merdeka.

Menurut Mahfud, ancaman di Papua tidak bisa dihadapi secara militer. Dia menyebut pemerintah harus menjaga HAM di Papua.

"Saudara sekalian kita harus menjaga HAM sehingga kita harus berhati-hati menjalankan operasi di sana sehingga yang dilakukan itu adalah penegakan hukum dan keamanan," ucap Mahfud.

Pemerintah, menurut dia, tidak akan melakukan operasi militer di Papua.

"Karena kalau sudah disebut operasi militer nanti (merujuk ke) pelanggaran HAM dunia internasional akan menyorot itu. Dua hal inilah yang harus kita jaga dengan hati-hati," kata Mahfud. (Kompas.com/ Dian Erika Nugraheny)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud Ungkap 2 Ancaman Kedaulatan Indonesia Berdasarkan Analisis Prabowo", https://nasional.kompas.com/read/2020/02/21/13444071/mahfud-ungkap-2-ancaman-kedaulatan-indonesia-berdasarkan-analisis-prabowo?page=all#page2.

Prabowo Subianto
Prabowo Subianto (Tribun Jateng/Budi Susanto)

Prabowo Subianto Dinilai Lembek pada China

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikritik karena sikapnya yang tak tegas pada China di perairan Natuna.

Tapi, Prabowo Subianto justru meminta beberapa pihak agar tak semakin memanaskan suasana.

Prabowo terus menyebut bahwa China adalah negara sahabat yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara negosiasi.

Prabowo Subianto pun memberikan tanggapan terkait kritik terhadap dirinya yang dinilai tak tegas soal konflik Natuna.

Kritik tersebut disampaikan oleh juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid.

Muhammad Kholid menuturkan bahwa Prabowo harus bertindak tegas dan tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

 Tanggapi Perbedaan Sikap Menteri Tangani China Masuk Perairan Natuna, Jokowi Angkat Bicara

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

Selain untuk Prabowo Subianto, Muhammad Kholid juga menyampaikan kritikan pada pemerintah.

Prabowo Subianto
Prabowo Subianto (Kolase TribunNewsmaker - Kompas.com)

Muhammad Kholid meminta pemerintah bersikap keras dan tak boleh lembek terhadap China soal sengketa perairan Natuna.

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi juga mengaku sangat merindukan sikap tegas Prabowo ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna.

 Beda dengan Susi Pudjiastusi, Menteri KKP Tanggapi Santai China Masuk Natuna, Kita Harus Cool

Saat ini, kata Dedi, Prabowo menjadi Menteri Pertahanan RI dan diminta bertindak ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna, Kepulauan Riau.

"Pak Prabowo kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi kepada Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

Prabowo Subianto pun menanggapi kritikan yang dilemparkan padanya tersebut.

Prabowo mengaku tak mempermasalahkan opini negatif yang diarahkan kepada dirinya.

"Enggak apa-apa (dianggap lembek)," kata Prabowo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

"Silahkan saja bicara kita kan negara demokrasi orang boleh bicara apa saja," tambah Prabowo.

Prabowo sebelumnya dianggap tak tegas karena meminta semua pihak menyikapi penerobosan kapal China di perairan Natuna dengan santai dan cool.

Setelah kritik yang berdatangan dari berbagai pihak, Prabowo tak berubah sikap.

Ia meminta semua pihak untuk tidak memanas-manasi suasana dan tetap menyikapi penerobosan ini dengan santai.

Sebab, Prabowo menjelaskan bahwa yang dimasuki oleh kapal China bukan merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, bukan wilayah teritorial.

"Jadi kalau wil teritorial itu kedaulatan, itu 12 mil (dari lepas pantai). Lebih dari dari itu adalah ZEE dan kapal manapun boleh masuk keluar," kata Prabowo.

Hanya saja, Prabowo menegaskan tak boleh ada kapal yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia.

Jika kapal asing ingin menangkap ikan di wilayah itu, maka harus mendapat izin dari pemerintah RI.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan l) Laksamana Madya (Laksdya) TNl Yudo Margono melaksanakan Patroli Udara di perairan Natuna dengon menggunakan pesawat Boeing 737 Al-7301 Skadron Udara 5. Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makasar, Ranai, Natuna, Sabtu (4/1/2020) sore kemarin.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan l) Laksamana Madya (Laksdya) TNl Yudo Margono melaksanakan Patroli Udara di perairan Natuna dengon menggunakan pesawat Boeing 737 Al-7301 Skadron Udara 5. Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makasar, Ranai, Natuna, Sabtu (4/1/2020) sore kemarin. (DOK TNI AL)

Ia pun menilai bisa saja pemerintah RI dan China melakukan negosiasi.

"Nah ini kan bisa diselesaikan, kita bisa negosiasi dan sebagainya. Ya kita cool saja selalu saya katakan," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Salah satu kritik terhadap Prabowo datang dari Partai Keadilan Sejahtera, partai yang mengusung Prabowo di pilpres 2014 dan 2019 lalu.

Presiden PKS Sohibul Iman menilai pernyataan Prabowo soal masalah Natuna tidak tegas.

Sohibul meminta, Prabowo menyikapi konflik Natuna sesuai pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tegas menyatakan memperketat penjagaan dan menolak klaim China atas perairan Natuna.

"Ikuti saja seperti yang disampaikan ibu Retno. Jelas, ibu Retno pesannya jelas, diksi yang dipakai juga bagus. Jadi kalau diksinya dia sahabat, jangan dibesar-besarkan, itu ga ada ketegasan sama sekali, walau kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi," ujar Prabowo. (TribunNewsmaker.com/*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnewsmaker.com dengan judul Dikritik Tak Tegas Soal Natuna, Begini Tanggapan Prabowo Subianto, Minta Tak Panaskan Suasana, https://newsmaker.tribunnews.com/2020/01/10/dikritik-tak-tegas-soal-natuna-begini-tanggapan-prabowo-subianto-minta-tak-panaskan-suasana?page=all.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved