Virus Corona
Presiden Joko Widodo Tegaskan Soal Physical Distancing: Jika Disiplin, Insya Allah Kondisi Normal
Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya pembatasan fisik atau physical distancing demi mencegah penyebaran Covid-19.
lihat foto
Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya, karena apa yang bapak dan ibu dan saudara lakukan merupakan pengorbanan luar biasa," lanjut dia.
Kemudian, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mematuhi imbauan physical distancing demi mencegah penyebaran virus corona.
"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak, ibu, dan saudara yang telah tinggal di rumah.
Karena dengan berada di rumah kita berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini," lanjut dia. (Kompas.com/ Tsarina Maharani/ Fabian Januarius Kuwado)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi: Jika Kedisiplinan Kuat, Insya Allah Situasi Normal Kembali"
Presiden Jokowi Akan Beri BLT Rp 600.000 per Keluarga
Presiden Joko Widodo memutuskan, pemerintah pusat akan memberikan bantuan langsung tunai ( BLT) senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan bagi keluarga miskin.
Bantuan ini diberikan sebagai upaya meminimalisasi dampak pandemi virus corona Covid-19.
Warga yang mendapatkan BLT adalah mereka yang berdomisili di luar Jabodetabek.
• Presiden Jokowi Tegaskan Tak Akan Bebaskan Napi Koruptor di Tengah Wabah Virus Corona
Sementara di Jabodetabek, saat pandemi Covid-19, warga miskin akan mendapatkan sembako dengan nilai sama, yakni Rp 600.000 per bulan.
"Presiden menyetujui usulan kami untuk memberikan bantuan langsung tunai atau disingkat BLT selama tiga bulan, dengan indeks juga Rp 600.000 per keluarga," kata Menteri Sosial Juliari Batubara usai rapat dengan Presiden, Selasa (7/4/2020).
Juliari menyebutkan, BLT ini akan diberikan kepada seluruh keluarga yang tercatat dalam data terpadu Kemensos.
Namun syaratnya, keluarga tersebut belum menerima bansos lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai, ataupun Kartu Pra-Kerja.
Selain mengandalkan data Kemensos, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
"Nanti kami juga minta data tambahan dari pemda," kata Juliari.
• Perhatikan 8 Hal yang Wajib Diketahui Soal Pembatasan Sosial Berskala Besar yang Berlaku Mulai Jumat
![[FULL] Menakar Power Indonesia di Tengah Siaganya Rudal KHAN di Tengah Sengketa Wilayah, Menguatkah?](https://img.youtube.com/vi/A6IRM8IYsuk/mqdefault.jpg)
