Pemerintah Resmi Larang Mudik, Polri Buat Skenario Penutupan Jalan Tol dan Non Tol

TRIBUNMATARAM.COM - Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah mematangkan skenario dalam pelaksanaan pengawasan mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi virus corona alias Covid-19.

Hal ini dilaksanakan seiring dengan keputusan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa aktivitas perpindahan dari satu daerah ke daerah lain pada Hari Raya Idul Fitri atau mudik tahun ini berstatus dilarang.

"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Selasa (21/4/2020).

• BREAKING NEWS Pemerintah Larang Mudik Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Demi Cegah Penyebaran Covid-19

Bentuk dari pengamanan tersebut, sebagaimana dikatakan Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Asep Adisaputra, ialah melalui Operasi Ketupat Tahun 2020.

"Dalam rencana operasi ini sangat tergantung nanti apakah masih dalam koridor imbauan untuk tidak mudik atau benar-benar larangan mudik.

Saat ini kita menyiapkan dua antisipasi atau pola operasi," ujar Asep di keterangan tertulis.

Skenario pertama, jika pemerintah menetapkan larangan mudik maka polisi akan menutup akses jalan kendaraan, baik di dalam tol maupun non-tol.

"Ketika diputuskan mudik itu benar-benar dilarang, tentunya kita harus membuat suatu ketentuan pada akses-akses keluar Jakarta yang akan ditutup baik di dalam jalan tol maupun non-tol," ujar Asep.

• Jika Pemerintah Tetapkan Larangan Mudik 2020, Kemenhub Akan Tutup Jalan Tol

"Kendaraan yang mengangkut sembako misalnya bahan bakar minyak (BBM), alat kesehatan, dan yang berkaitan dengan kepentingan untuk memutus penyebaran virus corona lainnya dikecualikan," lanjut dia.

Bila pemerintah hanya mengeluarkan imbauan untuk tidak mudik, maka polisi bakal menerapkan skema operasi seperti tahun lalu.

Tetapi, pelaksanaannya menyesuaikan dengan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Maka, pengawasan terhadap pemudik akan dilakukan di sejumlah lokasi check point. Polisi juga nantinya menerapkan physical distancing.

"Apabila nanti diimbau diperbolehkan, maka polanya masih sama seperti tahun lalu.

Hanya sekali lagi, protokol PSBB dan juga physical distancing itu yang harus kita terapkan," katanya. (Kompas.com/ Ruly Kurniawan/ Azwar Ferdian)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mudik Dilarang, Polisi Siapkan Rencana Penutupan Jalan Tol dan Non-Tol"

Hasil Survey Menunjukkan Banyak yang Masih Akan Mudik

Survei tersebut melibatkan masyarakat umum dengan total responden sejumlah 3.853 orang. Rentang usia sekitar 15-60 tahun ke atas.

Sementara presentasi jenis kelamin perempuan dan laki-laki berimbang.

Herry menyebutkan, sebesar 56,22 persen responden menjawab tidak akan mudik, termasuk di dalamnya 20, 98 persen masih dalam tahap berencana untuk membatalkan mudik.

“Meskipun demikian, persentase masyarakat yang mudik dinilai masih tinggi di angka 43,78 persen,” ungkap Herry.

• Jalankan Bulan Ramadhan di Tengah Pandemi Virus Corona, Simak Anjuran MUI Agar Tetap Aman Beribadah

Apakah penduduk akan tetap mudik dalam kondisi macam ini?

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Rusli Cahyadi, menjelaskan, pihaknya dalam melakukan survei mencoba memperdalam jawaban koresponden tentang polemik mudik atau tidak.

Peneliti menemukan beberapa di antaranya koresponden setelah mereka mengakumulasi dari potensi penyakit Covid-19, imbauan, dan ragamnya informasi yang diperoleh terkait wabah ini, sebagian besar masih mempertimbangkan dan berpikir ulang.

"Mereka akan menunda (mudik). Jika saja pemerintah lebih tegas melarang atau mengimbau, seperti untuk ASN, Polri, TNI dan pegawai BUMN," ujar Rusli dalam diskusi online bertajuk "Pandemik Covid-19: Mudik atau Tidak?", Selasa (14/4/2020).

Imbauan tidak mudik agar memutuskan rantai penularan virus corona ini sangat perlu ketegasan dari pemerintah.

Dikatakan oleh IPAI, Sudibyo Alimoeso, warga yang terpaksa pulang kampung umumnya karena dua hal.

• Penumpang Tipu Driver Ojol Sampai Solo Baru Mudik dari Jakarta, Alami Batuk Dibawa ke Rumah Sakit

Di antaranya penghasilan turun atau tidak ada penghasilan karena praktik pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) dan ritual yang tidak bisa ditinggalkan.

"Makanya, pemerintah harus siap mempertimbangkan menyelamatkan masyarakat dari pandemi atau menyelamatkan ekonomi saja," kata Sudibyo.

Oleh sebab itu, supaya masyarakat bisa memutuskan dengan lebih jelas lagi untuk tidak mudik dalam selama pandemi ini masih berlangsung agar potensi penyebaran episentrum pandemi ini tidak meluas lagi ke wilayah lain selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

• Kemenhub Resmi Hapuskan Program Mudik Gratis Lebaran 2020 Menyusul Wabah Corona Makin Parah

Partisipasi publik dalam grafik survei menunjukkan pergerakan pemudik atau calon pemudik dari satu lokasi ke lokasi lain, jadi sangat berpotensi terjadi penularan yang sangat luar biasa.

"Minta untuk masyarakat tidak mudik, tapi kita minta kebijakan dan kejelasan dari pemerintah itu harus tegas," ujar Rusli.

Selain itu, Rusli menegaskan, persoalan utama dalam polemik mudik Lebaran di tengah pandemi virus corona ini adalah persoalan kultural, dan sebaiknya pemerintah juga dapat mengambil cara strategis melalui sosial budaya, jangan hanya dalam aspek ekonomi. (Kompas.com/ Ellyvon Pranita/ Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Corona Masih Melanda, Survei Masyarakat Pilih Mudik atau Tidak?"

dan di Tribunnews.com dengan judul Mudik Dilarang Pemerintah, Polri Siapkan Rencana Penutupan Jalan Tol dan Non Tol