Ikut Terdampak PPDB Zonasi, Ibu Beberkan Kondisi Anaknya: Kadang Tertawa Sendiri, Tidak Mau Makan

Seorang wali murid di Jember, Jawa Timur Dwi Riska mencurahkan isi hatinya terkait persoalan PPDB sistem zonasi.

Editor: Asytari Fauziah
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
ILUSTRASI aturan baru di sekolah, di tengah wabah virus corona ---- Siswa sekolah dasar negeri 002 Ranai melakukan aktivitas belajar menggunakan masker di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia, Selasa (4/2/2020). Proses belajar mengajar kembali berlangsung setelah sebelumnya sempat akan diliburkan selama 14 hari terkait lokasi observasi WNI dari Wuhan, China yang berada di Natuna. 

TRIBUNMATARAM.COM Seorang wali murid di Jember, Jawa Timur Dwi Riska mencurahkan isi hatinya terkait persoalan PPDB sistem zonasi.

Sambil menangis, Dwi menuturkan, anaknya depresi lantaran terdampak PPDB sistem zonasi.

"Saya dibikin pusing, kadang (anak saya) tertawa sendiri, tidak mau makan.

Sekolah Masih Belum Dibuka, Mendikbud: Pemebelajaran Jarak Jauh, Akan Jadi Permanen

Bagaimana seorang ibu melihat anaknya seperti itu," kata Dwi sembari terisak, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Jember, Kamis (2/7/2020).

Berawal tak diterima, diduga ada kecurangan

Ilustrasi
shutterstock Ilustrasi/Dwi menuturkan, awalnya anaknya mendaftar di SMAN 2.

Sesuai dengan aturan zonasi, seharusnya sang anak diterima lantaran sekolah tersebut berjarak 1,6 kilometer.

Namun, rupanya sang anak malah diterima di SMAN 5 yang jaraknya lebih jauh.

Diduga ada pemalsuan Surat Keterangan Domisili (SKD).

Mereka yang berjarak jauh, hingga 36 kilometer justru malah lolos diduga lantaran SKD palsu.

"Kalau tidak ada kecurangan mungkin saya terima," kata Dwi Riska.

Ruben Onsu Puas dengan Rapor Sekolah Betrand Peto, Sarwendah Soroti Nilai yang Jeblok, Pelajaran Ini

Wali murid yang tergabung dalam persatuan orang tua peduli pendidikan anak Jember saat mendatangi kantor DPRD Jember
BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COM Wali murid yang tergabung dalam persatuan orang tua peduli pendidikan anak Jember saat mendatangi kantor DPRD Jember

Desak DPRD lakukan investigasi

Selain Dwi, sejumlah wali murid yang lain juga menggeruduk DPRD Jember.

Mereka menuntut DPRD turun langsung ke SMA yang diduga terkait dengan SKD palsu untuk melakukan investigasi.

Para wali murid mendesak, jika benar ditemukan SKD palsu maka mereka yang dinyatakan lolos masuk SMA tersebut harus dibatalkan.

Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi mengemukakan, pihaknya berjanji akan melakukan rapat gabungan untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved