Rencana Presiden Jokowi Berikan Bantuan Rp 600 Ribu Pada Karyawan Swasta Bergaji di Bawah 5 Juta
Pemerintah tengah fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN).
lihat foto
Warga desa hanya menerima Rp 150.000 bantuan langsung tunai per kepala keluarga (KK). Padahal, seharusnya bantuan itu sebanyak Rp 600.000.
"Kemarin sebanyak 16 orang melakukan pengaduan terkait BLT DD, yang katanya dibagi rata Rp 150.000, yang seharusnya Rp 600.000 per kepala keluarga," kata Kasintel Kejari Lombok Tengah Catur Hidayat, Kamis (19/6/2020).
• Kisah Ibu Setia Tunggui Anaknya yang Positif Virus Corona, Mengaku Siap Jika Harus Tertular Covid-19
Hidayat mengatakan, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah mendalami laporan warga itu.
Kejaksaan telah mendatangi sejumlah warga Desa Ungga untuk mendapatkan keterangan awal tentang kasus itu.
"Kasusnya sedang kita dalami, kami mendatangi kemarin kita datangi warga Ungga untuk melakukan pendalaman batas informasi yang didapatkan," kata Hidayat.
Sementara itu, warga Desa Ungga dari Aliansi Gompar yang melaporkan kasus itu, Abdi mengatakan, kepala desa diduga melakukan pungutan terhadap bantuan BLT Dana Desa.
Pungutan dilakukan terhadap 256 keluarga penerima manfaat (KPM). Pihak desa, kata dia, memotong sekitar Rp 450 ribu per kepala keluarga.
"Pertama dipotong hak KPM sebesar Rp 450.000 sehingga penerima KPM mendapat Rp 150.000 dengan jumlah KPM 256 KK," kata Abdi.
• Risma Menangis Terima Bantuan Covid-19 dari BIN, Tak Mau Kecolongan Surabaya Jadi Separah Wuhan
Menurut Adi, sebanyak Rp 115 juta terkumpul dari uang yang dipotong itu. Uang itu lalu dibagikan kepada 674 KK lain.
Ratusan KK itu mendapatkan Rp 150.000 dari dana tersebut.
Dari skema pembagian itu, terdapat sisa uang Rp 14 juta yang diduga digelapkan Kepala Desa Ungga.
Sedangkan, Kepala Desa Ungga Suasto mengatakan, pihak desa tak pernah melakukan pungutan liar.
Pembagian BLT dana desa, kata dia, telah sesuai aturan yang ada.
"Kami tidak melakukan pungli, kami berbicara fakta dan data, sesuai aturan kami sudah salurkan BLT sesuai regulasi yang ada, dengan tetap memberikan Rp 600.000 ke pada KPM kita," kata Suasto.
• 6 Ibu-ibu Pakai Uang Bansos untuk Belanja Baju Lebaran, Bima Arya Kecewa: Akan Kita Cabut Bantuannya
Mengenai pemotongan sebesar Rp 450.000, Suasto menyebut tak mengetahui hal itu.
