Breaking News:

Virus Corona

Alasan Pemerintah Pusat Akhirnya Restui PSBB DKI Jakarta, Kata 'Rem Darurat' yang Jadi Masalah

Sempat menemui perbedaan pendapat, pemberlakuan PSBB Jakarta akhirnya mendapat restu dari pemeirntah pusat.

Tribun Wow
Anies Baswedan kembali memberlakukan PSBB DKI Jakarta mulai hari ini, Selasa (14/9/2020). 

Oleh karena itu, pemerintah pusat baru akan menyampaikan sikap resmi soal PSBB DKI pada Minggu. Ia menegaskan memang dibutuhkan waktu untuk membahas persoalan ini.

"Sehingga pengumuman yang disampaikan ke masyarakat besok ada kepastian, harmonisasi kepentingan pusat dan daerah, serta yang paling pokok adalah keselamatan masyarakat," ujarnya.

Keesokan harinya, Gubernur Anies pun mengumumkan bahwa pengetatan PSBB tetap akan diberlakukan. Pengetatan PSBB berlangsung selama dua pekan, mulai 14 sampai 25 September 2020.

Dengan pengetatan ini, maka berbagai aktivitas ekonomi dan sosial yang sebelumnya telah dilonggarkan kini akan kembali dibatasi.

Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito yang hadir dalam jumpa pers itu memastikan bahwa pemerintah pusat mendukung pengetatan PSBB tersebut.

Tata kata

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan mengapa langkah Anies menjadi polemik.

Ia mengatakan, sejak awal pemerintah pusat tahu bahwa status DKI Jakarta akan menerapkan PSBB.

Akan tetapi, seolah-olah Jakarta "menarik rem darurat" yang akhirnya menjadi persoalan.

"Pemerintah tahu bahwa Jakarta itu harus PSBB dan belum pernah dicabut. PSBB itu sudah diberikan, ya, sudah lakukan, " kata Mahfud dalam seminar nasional Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia secara daring, Sabtu (12/9/2020) malam, dikutip dari Antara.

"Yang jadi persoalan itu, Jakarta itu bukan PSBB-nya, melainkan yang dikatakan Pak Qodari (Direktur Eksekutif Indobaremeter) itu rem daruratnya," sambungnya.

Mahfud mengatakan bahwa PSBB itu sudah menjadi kewenangan daerah. Namun, perubahan-perubahan kebijakan dapat diterapkan dalam range tertentu.

"Misalnya, di daerah tertentu PSBB dilakukan untuk satu kampung. Di sana, diberlakukan untuk satu pesantren. Di sana, diberlakukan untuk pasar, begitu," kata Mahfud.

Ia menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sudah menjalankan hal yang sama. Namun, tata kata saat mengumumkan PSBB total itu mengesankan bahwa Indonesia akan menerapkan kebijakan PSBB yang baru sehingga mengejutkan secara perekonomian.

"Seakan-akan (PSBB yang akan diterapkan) ini baru. Secara ekonomi, kemudian mengejutkan," kata Mahfud.

Akibatnya, kata Mahfud, setelah PSBB total diumumkan, esoknya, pukul 11.00 WIB para ahli ekonomi menginformasikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp297 triliun. (Kompas.com/ Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengetatan PSBB DKI yang Akhirnya Didukung Pemerintah Pusat...".

BACA JUGA Tribunnewsmaker.com dengan judul Alasan Pemerintah Pusat Akhirnya Restui PSBB DKI Jakarta, Kata 'Rem Darurat' Dinilai Jadi Masalah

Editor: Salma Fenty Irlanda
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved