4 Fakta Libur Akhir Tahun di Solo Bakal Dikarantina 2 Minggu, Surat Hasil Swab Negatif Tak Berlaku
Melonjaknya angka kasus Covid-19 di Kota Solo, Jawa Tengah membuat Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengambil langkah serius.
lihat foto
TRIBUNMATARAM.COM - Fakta-fakta pemerintah daerah Solo siapkan ruang isolasi bagi pemudik yang nekat pulang, siap-siap dikarantina dua minggu.
Melonjaknya angka kasus Covid-19 di Kota Solo, Jawa Tengah membuat Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengambil langkah serius.
Pihaknya kemudian membuat ruang karantina bagi mereka yang nekat mudik ke Solo.
Baca juga: 5 Fakta Anies Baswedan Positif Covid-19, Awalnya Tanpa Gejala hingga Kondisi Terkininya
Baca juga: POPULER Vaksin Covid-19 Jadi Satu-satunya yang Sangat Penting Memulihkan Krisis Ekonomi Dunia
Jumlah kasus Covid-19 di Solo, Jawa Tengah, tercatat terus mengalami penambahan.
Berdasarkan data yang dikutip dari website surakarta.go.id pada 10 Desember 2020, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 tembus angka 3.183 orang, suspect 1.441 orang, dan probable 10 orang.
Menyikapi kondisi itu, pemerintah kota (Pemkot) Solo akan melakukan pengetatan terhadap pemudik yang masuk ke Solo selama periode libur akhir tahun.
Hal tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 dari luar kota.
1. Siapkan rumah karantina
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan telah menyiapkan rumah karantina bagi para pemudik yang datang ke Solo.
Adapun lokasinya yang sebelumnya di Benteng Vastenburg diganti di Gedung Solo Technopark.
Penggantian rumah karantina itu karena di lokasi Benteng Vastenburg dianggap tidak layak. Terlebih lagi pada bangunan di pintu masuk ditemukan adanya kerusakan.
Para pemudik, Lanjut Rudy, nantinya dilakukan karantina selama dua pekan di Gedung Solo Technopark.
Sedangkan lokasi Benteng Vastenburg akan digunakan untuk karantina bagi pelanggar protokol kesehatan.
"Benteng Vastenburg dijadikan tempat karantina sehari bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19," kata dia, Selasa (8/12/2020).
2. Surat hasil swab negatif tidak berlaku
Rudy menegaskan, tempat karantina yang telah disiapkan itu nantinya diperuntukan bagi semua pemudik yang datang ke Solo tanpa terkecuali.
Bahkan, mereka yang sudah mengantongi surat hasil rapid test dan test swab tidak berlaku.
"Tidak berlaku (bawa surat rapid atau swab negatif) tetap karantina. Nanti kalau di jalan masih kena virusnya," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/12/2020).
3. Semua pintu masuk dijaga
Untuk memaksimalkan upaya yang dilakukan itu, seluruh pintu masuk ke Solo akan dilakukan penjagaan secara ketat.
Pemkot akan bekerjasama dengan pihak Bandara Adi Soemarmo, Terminal Tirtonadi, dan stasiun untuk mendata para pemudik.
Petugas yang melakukan pendataan di setiap titik akan melibatkan berbagai unsur mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI dan Polri.
"Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan kepala bandara, kepala stasiun, dan kepala terminal. Kita juga akan membentuk Satgas Pemantau pintu masuk Kota Solo," kata dia.
Selain itu, semua kendaraan luar kota yang akan masuk ke Solo juga akan dicek identitasnya.
4. Ganjar mendukung
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung upaya Pemkot Solo dalam melakukan pengetatan bagi para pemudik.
Pasalnya, tingkat penyebaran Covid-19 di wilayah Solo Raya tercatat cukup tinggi. Sehingga perlu adanya upaya ekstra untuk melakukan pengendalian.
"Kondisi Covid-19 di Jateng ini perlu pengendalian cukup serius. Saya kira, ide Pak Wali Kota mengkarantina mereka yang datang dari luar itu baik," kata Ganjar, Kamis (10/12/2020).
"Menurut saya itu cara yang baik, sehingga orang tidak keluar masuk dan tidak terkontrol. Apalagi, mereka yang tidak pernah tahu kondisinya, apakah dalam kondisi sehat atau tidak. Pak Wali Kota ingin betul-betul memberikan perlindungan pada warganya agar semua selamat," tegasnya.
Dua Kelompok yang Diprioritaskan Dapat Vaksin Covid-19
Kementerian Kesehatan menyebutkan pemberian vaksin Covid-19 tidak bisa dilakukan langsung tuntas sesuai jumlah target kekebalan komunitas, melainkan diberikan sesuai ketersediaan vaksin yang ada.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr Achmad Yurianto.
Untuk diketahui, pemberian vaksin Covid-19 di Indonesia ditargetkan akan dimulai bulan November 2020 mendatang.
Jumlah penduduk Indonesia yang berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) 2020 mencapai 268.583.016 jiwa
Baca juga: Vaksin Virus Corona yang Diproduksi Bio Farma Disebut Menlu Sudah Diakui Secara Internasional
Yuri menyebutkan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ini, kalau kita menginginkan bisa dicapainya kekebalan komunitas atau herd immunity, maka vaksinasi itu tidak perlu dilaksanakan terhadap 100 persen orang.
Cukup dikisaran antara 70 persen saja, kata dia, sebenarnya kita sudah bisa mencapai herd immunity atau kekebalan imunitas.
"Nah, dasar inilah yang kemudian kita pakai bahwa perhitungan kita hanya mencapai di herd immunity, artinya sekitar 160 juta orang (yang perlu divaksin)," kata Yuri dalam press briefing: Update Kesiapan Vaksin Covid-19 di Indonesia, Senin (19/10/2020).
Kebutuhan vaksin mencapai 2 kali 160 juta yaitu 320 juta vaksin. Sementara, ketersediaan vaksin untuk bulan November-Desember 2020 ini hanya sekitar 9,1 juta saja.
Maka daripada itu, kata Yuri, pemberian vaksin akan dilakukan dengan mekanisme urutan menyesuaikan ketersediaan vaksin yang ada, sampai nanti bisa tercapai jumlah 320 juta tersebut.
Yuri menekankan bahwa tidak ingin menyebutkan urutan pemberian vaksin ini sebagai prioritas, karena nanti banyak yang berpikiran tidak menjadi prioritas padahal masyarakat Indonesia juga.
Total orientasinya adalah pada ketersediaan jumlah vaksin corona, jika ketersediaan 9,1 juta vaksin itu nanti dinyatakan bermanfaat yang ditandai dengan surat emergency use authorization (EUA) dari Badan POM, dan ada surat dari kementerian agama dan majelis ulama terkait kehalalan.
Maka, sejumlah ketersediaan 9,1 juta vaksin itulah yang akan dilakukan penyuntikan vaksinasi Covid-19.
"Sedang berproses, mudah-mudah bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Lantas, siapa saja yang berada diurutan pertama dalam periode pemberian vaksin Covid-19 ini?
Orang-orang yang akan diberikan vaksin corona dalam periode pertama ini dikategorikan menjadi dua kelompok.
Baca juga: Belum Ditemukan Obat Covid-19, Ketua Satgas: Patuhi Protokol Kesehatan Adalah Vaksin Terbaik
1. Tenaga kesehatan
Dalam pemaparannya, Yuri menyampaikan, dari diskusi yang dilaksanakan dengan berbagai pihak, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), para ahli, dan negara lain yang sudah melakukan vaksinasi, maka pemberian vaksin urutan pertama adalah tenaga kesehatan.
"Karena merekalah yang lebih berisiko dan akan sangat berisiko untuk tertular dan menjadi sakit oleh Covid-19," kata dia.
Tenaga kesehatan yang akan diberikan vaksin pertama kali adalah tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit rujukan, yang melayani pasien terinfeksi Covid-19.
Kedua, petugas kesehatan yang ada di laboratorium dan melakukan pemeriksaan spesimen Covid-19.
"Itu paling bahaya karena berhadapan langsung dengan virusnya bukan hanya pasiennya," kata Yuri.
Baca juga: Menkes Terawan : Vaksin Covid-19 Diprioritaskan untuk Tenaga Medis dan Pekerja Usia 18-59
Selanjutnya, adalah tenaga kesehatan yang melakukan kontak tracing untuk mencari kasus-kasus yang baru.
"Ini adalah kelompok-kelompok yang sangat berisiko terhadap kemungkinan paparan dan kemudian menjadi sakit," imbuhnya.
Jumlah kelompok tersebut, dalam perhitungan yang ada kurang lebih keseluruhannya hampir sekitar 2 juta orang.
Data ini juga akan terus di update oleh pemerintah, karena petugas kesehatan ini bukan hanya ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan perlu ada update dari dinas kesehatan yang ada di provinisi dan kabupaten/kota.
Konfirmasi update data ini perlu dilakukan karena tidak semua petugas kesehatan adalah aparatur sipil negara (ASN) seperti yang telah terdata, melainkan banyak juga petugas kesehatan yang masih berstatus honorer di rumah sakit dan data tersebut dipegang oleh instansi terkait.
Sehingga, jika jumlah update telah dikumpulkan barulah diketahui jumlah petugas kesehatan dengan tepat.
2. Kelompok pelayanan publik (public services)
Dalam kategori kelompok pelayanan publik ini, Yuri menyebutkan diutamakan kepada mereka yang tugasnya melakukan penegakkan yustisi kepatuhan protokol kesehatan.
"Mereka memiliki risiko yang besar di antaranya (seperti) Satpol PP, Polri, TNI, yang bersama-sama menegakkan operasi yustisi penegakkan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan," jelas Yuri.
Kelompok ini juga menjadi orang-orang yang berada dalam urutan yang didepankan setelah petugas kesehatan dalam pemberian vaksin Covid-19.
Kelompok pelayanan publik lainnya juga termasuk pegawai yang memberikan layanan pengguna jasa bandara, stasiun, pelabuhan, dan juga beberapa kelompok pekerjaan yang lain yang berisiko terhadap infeksi kasus Covid-19.
Tidak semua kategori kelompok diberi vaksin
Selain target jumlah vaksin corona yang tersedia, ternyata perhitungan pemberian vaksin berikutnya juga harus mempertimbangkan kelompok usia dan syarat yang sudah digunakan di dalam pelaksanaan uji klinis fase 3.
Dari tiga produk vaksin corona yang dibeli pemerintah Indonesia, untuk produk vaksin Sinovac dan CanSino, kedua pemberian vaksin ini hanya dilakukan pada kelompok dalam rentang usia 18-59 tahun.
"Maka, kelompok inilah yang akan kita vaksin, dan uji klinisnya juga disebutkan, di kelompok itu (usia 18-29 tahun) tidak boleh ada yang berpenyakit komorbit berat," jelas Yuri.
(Riska Farasonalia, Labib Zamani/Ellyvon Pranita)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Libur Akhir Tahun, Mudik ke Solo Akan Dikarantina 2 Pekan, Ini Faktanya"
dan "Ketersediaan Vaksin Lebih Sedikit dari Jumlah Target, Siapa Lebih Dulu Diberikan?".
BACA JUGA Tribunnewsmaker.com dengan judul NEKAT Libur Akhir Tahun di Solo Bakal Dikarantina 2 Minggu, Swab Negatif Tak Berlaku, Ini Faktanya
