Pernyataan Lengkap SBY untuk Pihak yang Ingin Merebut dan Membeli Partai Demokrat: 'Not For Sale'

TRIBUNMATARAM.COM - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan peringatan keras pada pihak yang ingin merebut dan membeli Partai Demokrat.

Kata-kata SBY yang berbunyi "Partai Demokrat not for sale" sontak viral di media sosial.

Berikut pernyataan lengkapnya.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) memberi peringatan keras bagi pihak-pihak yang ingin mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat.

SBY menegaskan, partai yang didirikannya itu tidak untuk diperjualbelikan.

"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan," kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Curhat SBY Sering Difitnah Orang Dekat Penguasa, Tapi Sulit Sekali Mendapat Keadilan

Baca juga: Marzuki Alie Ungkap SBY Sebut Megawati Kecolongan Dua Kali: Pertama Dia Pindah, Kedua Ambil Pak JK

SBY mengatakan, meskipun bukan partai yang kaya raya dari segi materi, Demokrat tidak tergiur dengan uang sebesar apapun.

Dalam video arahan kepada para pemimpin dan kader Partai Demokrat itu, SBY mulanya bercerita soal adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang disebutnya bak halilintar di siang bolong.

Pasalnya, menurut SBY, pada awal 2021 ini Partai Demokrat tengah berjuang dengan damai, konstitusional, serta tengah mendapat dukungan dari masyarakat.

"Ketika di bawah kepemimpinan AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono), dukungan rakyat terhadap Partai Demokrat terus meningkat, bagai halilintar di siang bolong ada gerakan dan pemufakatan jahat untuk merusak Partai Demokrat," kata SBY.

SBY menilai, gerakan tersebut ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah kemudian menggantinya dengan orang lain yang bukan kader Partai Demokrat.

"Kalau gerakan ini berhasil, karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan," ujar SBY.

SBY pun berpendapat, apabila gerakan itu berhasil, demokrasi Indonesia berada dalam krisis besar.

Sebab, partai yang sudah dibangun dan dibina selama puluhan tahun dapat direbut dan diambil alih begitu saja dengan uang dan kekuasaan.

"Kalau ini terjadi, negara kita seperti hidup di hutan rimba, yang kuat menang, yang lemah kalah, salah-benar nomor dua. Hal begitu tentu sangat mencederai rasa keadilan. Kalau keadilan diinjak-injak, jangan harapkan ada kedamaian, no justice no peace," kata SBY.

Upaya kudeta di Partai Demokrat ini pertama kali diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono.

Agus saat itu menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa.

Gerakan itu hendak menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Pihak Partai Demokrat menyebut gerakan itu melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Moeldoko telah membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.

Curhat SBY Sering Difitnah 'Orang Dekat' Penguasa

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengurai sederet fitnah yang pernah dilayangkan padanya.

Setelah fitnah itu menyeruak, ia mengaku kerap kesulitan dalam mendapatkan keadilan.

Hal itu disampaikan SBY saat berpesan kepada kadernya agar tetap mematuhi hukum dalam melawan gerakan pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Meskipun sering tidak mudah untuk mendapatkan keadilan, tetaplah kita menjadi pihak yang menghormati konstitusi, hukum dan tatanan yang berlaku," kata SBY dalam video yang diterima Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

"Sebagai warga negara, bukan sebagai mantan presiden, saya juga kerap menghadapi isu keadilan ini," tutur dia.

SBY membeberkan sejumlah peristiwa yang dialaminya dan tidak mendapat keadilan.

Ia bercerita mengenai rumahnya di kawasan Kuningan yang sempat digeruduk oleh ratusan orang pada 2017 lalu.

Baca juga: Dana Rp 9 Miliar Hebohkan Publik, Bupati Pacitan Angkat Bicara, Demokrat: Pak SBY Tak Pernah Minta

Baca juga: Kepemimpinan AHY Diusik Sejumlah Kader, Partai Demokrat : Ini Sangat Tidak Berdasar

Ketika itu, putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.

"Sebenarnya banyak yang tahu, siapa penggerak dari aksi penggerudukan itu, namun hingga kini keadilan tidak pernah datang," kata SBY.

SBY mengatakan, satu hari menjelang pemungutan suara Pilkada DKI 2017, ia juga mendapat fitnah kejam dari seseorang yang dekat dengan penguasa.

Namun, ia mengaku tidak mendapat keadilan saat mengadukan pemfitnah tersebut kepada kepolisian.

SBY melanjutkan, pada Desember 2018, ratusan bendera dan baliho Demokrat direbahkan, dirobek, dan dibuang ke selokan. Saat itu, ia tengah menghadiri kegiatan partai di Pekanbaru.

"Di tengah rasa kesedihan dan kemarahan kader Demokrat di Riau, sambil secara tegas saya larang mereka melakukan pembalasan, yang sangat ingin mereka lakukan demi kehormatan partai," ucap SBY.

"Waktu itu yang kami harapkan hanyalah tegaknya hukum dan keadilan. Sayang, keadilan itu hanyalah sebuah harapan," tutur Presiden ke-6 RI itu.

Selain itu, SBY juga menyebut ada fitnah politik terhadap Demokrat terkait aksi unjuk rasa 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2016.

SBY mengatakan, saat itu ada laporan yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Laporan itu menyebut SBY menunggangi dan mendanai aksi 212.

"Informasi itu disampaikan kepada saya oleh seorang petinggi berbintang empat, dan konon yang melaporkan kepada Presiden Jokowi adalah petinggi bintang empat yang lain," kata SBY.

SBY mengaku telah mengonfirmasi laporan kepada Jusuf Kalla yang ketika itu menjabat Wakil Presiden.

Menurutnya, Jusuf Kalla dan Menko Polhukam saat itu, Wiranto, membenarkan adanya laporan tersebut kepada Jokowi.

"Semuanya itu fitnah yang kejam, keterlaluan, dan 100 persen tidak benar. Saya bersedia bersumpah di hadapan Allah Swt. Saya juga siap dipertemukan dengan siapa pun yang memberikan laporan itu, kalau perlu di depan publik agar rakyat tahu siapa yang berdusta," kata dia.

SBY berharap, pengalaman-pengalaman pahit itu dapat membuat kader Demokrat semakin kuat, matang, dan tidak mudah patah.

Dana Hibah APBD Pacitan untuk Yudhoyono Foundation

Bupati Pacitan Indartato angkat bicara terkait dana hibah diduga bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang diberikan kepada Yudhoyono Foundation.

Tudingan pemberian dana hibah itu pertama kali muncul dalam sebuah unggahan di media sosial.

Dalam unggahan itu disebut dalam APBD Kabupaten Pacitan 2021, terdapat anggaran hibah sebesar Rp 9 miliar untuk Yudhoyono Foundation.

Unggahan itu viral dibahas warganet.

Baca juga: Kepemimpinan AHY Diusik Sejumlah Kader, Partai Demokrat : Ini Sangat Tidak Berdasar

Baca juga: Sebut Nama Luhut Binsar, Moeldoko Dianggap Cari Pelindung saat Dicecar Isu Kudeta Partai Demokrat

Indartato menjelaskan, Pemkab Pacitan pernah mengusulkan dana bantuan pembangunan Museum dan Galeri SBY-ANI kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Ceritanya dulu pemerintah daerah (Pacitan) mengusulkan kepada ibu gubernur (Pemprov), untuk memohon dukungan,” kata Indartato di kantor bupati, Senin (15/2/2021).

Ternyata, usulan pembangunan museum itu mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Baca juga: Surati Jokowi Perihal Isu Kudeta Partai Demokrat, AHY Telan Pil Pahit, Tidak Akan Dijawab karena Ini

Kabupaten Pacitan, kata Indartato, telah menerima dana yang disebut sebagai bantuan keuangan khusus (BKK) itu dari Pemprov Jawa Timur pada 9 Desember 2020.

“Oleh karena itu pemprov memberi bantuan."

"Namanya Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintah daerah untuk pembangunan museumnya Pak SBY,” terang Indartato.

Setelah itu, Pemkab Pacitan memasukkan dana itu ke dalam APBD Pacitan 2021.

Menurut Indartato, dukungan dari Pemprov Jatim bukan tanpa sebab.

Museum itu diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan.

“Kalau semakin banyak yang wisata ke Pacitan kan, devisanya akan bertambah,” ujar Indartato.

Indartato menjelaskan, dana itu belum diserahkan untuk pembangunan museum karena masalah administrasi.

“Alhamdulillah uangnya keluar."

"Keluarnya sesuai dengan peraturan Pemprov Jatim."

"Dan sampai hari ini uangnya belum diserahkan,” terang Indartato.

Baca juga: Murka Dituduh Terlibat Kudeta Partai Demokrat, Marzuki Alie Kirimi SBY Pesan Tapi Tak Dibalas

Museum dan Galeri SBY-ANI dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektare di Jalan Lintas Selatan, Kelurahan Ploso, Pacitan.

Luas total bangunan museum sekitar 7.500 meter persegi.

Tanggapan Partai Demokrat

Sementara itu, Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio membenarkan Yudhoyono Foundation menerima hibah dari Pemprov Jatim untuk pembangunan museum di Pacitan.

Ia memastikan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak meminta dana tersebut.

"Pak SBY tidak pernah meminta dana tersebut, kami justru berterima kasih kepada Pemprov Jatim dan Pemkab Pacitan," kata Renville di Surabaya, Selasa (16/2/2021).

Meski untuk pembangunan museum kepresidenan, SBY tak pernah secara resmi meminta dana kepada pemerintah.

"Kami tidak pernah mengirim surat, atau mengirim proposal untuk pembangunan museum," jelasnya.

Menurutnya, bantuan itu diterima karena pemerintah menilai pembangunan musuem bisa menunjang pariwisata di Pacitan.

Baca juga: Moeldoko Bingung AHY Surati Jokowi Perihal Kudeta Partai Demokrat : Orang Ngopi Kok Lapor Presiden

"Bantuan ini inisiatif Gubernur Jatim sebelumnya yakni Soekarwo, dan saya rasa sudah sesuai mekanisme," kata mantan anggota DPRD Jatim ini.

Renville terkejut masalah bantuan itu ramai dibahas di media sosial saat Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan pada Minggu (14/2/2021).

Padahal, wacana pemberian bantuan itu telah lama.

(Kompas.com/ Ardito Ramadhan/Kontributor Surabaya, Achmad Faizal)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "SBY: Bagi yang Ingin Merebut dan Membeli, Partai Demokrat Not For Sale" dan "SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan"

BACA JUGA : di Tribunnewsmaker.com dengan judul Pernyataan Lengkap SBY untuk Pihak yang Ingin Membeli dan Merebut Partai Demokrat: 'Not For Sale'.