Bawa Dua Boks Bukti Otentik, Tim AHY Klaim KLB Demokrat Ilegal: Mereka Bukan Pemegang Hak Suara Sah

TRIBUNMATARAM.COM - Tim AHY bawa dua boks bukti otentik.

Mereka juga mengklaim bahwa penyelenggaraan KLB Demokrat ilegal.

Berikut ulasan selengkapnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menyampaikan keberatan atas diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, Senin (8/3/2021), tim dari DPP Demokrat membawa dua boks berisikan dokumen otentik yang menunjukkan penyelenggaraan KLB di Sibolangit, Deli Serdang ilegal.

"Kami sudah sediakan berkasanya lengkap, otentik, bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta yang mereka klaim KLB itu sama sekali tidak memenuhi AD/ART konstitusi Demokrat," ucap AHY di lokasi.

"Mereka yang datang bukanlah pemegang hak suara yg sah. Mereka hanya diberikan jaket dan jas Partai Demokrat seolah-olah mewakili suara sah," lanjutnya.

Baca juga: Profil & Harta Kekayaan Moeldoko dan AHY, Dua Sosok yang Jadi Buah Bibir dalam Isu Kudeta Demokrat

Baca juga: Blak-blakan, Gatot Nurmantyo Ngaku Pernah Diajak Kudeta Demokrat: Mosi Tidak Percaya, AHY Turun

AHY melanjutkan, proses pengambilan dalam KLB itu tidak sah, tidak kuorum dan tidak ada unsur DPP yang seharusnya menjadi penyelenggara.

Dia menjelaskan, berdasarkan AD/ART, KLB bisa diselengarakan jika disetujui dan diikuti sekurang-kurangnya 2/3 DPD (Dewan Pimpinan Daerah).

Selain itu, sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah ketua DPC se-Indonesia, dan harus mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jadi semua itu menggugurkan hasil dan semua klaim, hasil dan produk yang mereka hasilkan pada saat KLB Deli Serdang tersebut. Belum lagi berbicara mereka tidak menggunakan konstitusi Demokrat yang sah, AD/ART yang sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM pada Mei 2020 lalu," ujar AHY.

Profil & Harta Kekayaan Moeldoko dan AHY

Partai Demokrat tengah bergejolak.

Penyebabnya muncul Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang Sumatera Utara pekan lalu yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umumnya.

Padahal saat ini, Partai Demokrat masih dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Soal Polemik Demokrat, Annisa Pohan Ungkit Pembiaran yang Punya Kuasa: Sudah Lama Keadilan Pergi

Baca juga: Blak-blakan, Gatot Nurmantyo Ngaku Pernah Diajak Kudeta Demokrat: Mosi Tidak Percaya, AHY Turun

AHY 'mewarisi' jabatan orang nomor satu di Demokrat dari ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono.

Kedua sosok ini yakni Moeldoko dan AHY jadi sorotan publik.

Termasuk profil dan harta kekayaan keduanya. 

Berikut dirangkum Tribunnews.com, Minggu (7/3/2021) dari berbagai sumber:

Baca juga: Potensi Adu Domba AHY dan Ibas, Anak Kedua SBY Angkat Bicara : Kami Setia, Saya Dukung Kakak

Profil singkat dan Harta Benda AHY

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan putra sulung dari Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

AHY lahir di Bandung, Jawa Barat pada 10 Agustus 1978.

Ia menikah dengan Annisa Pohan pada 8 Juli 2005.

Dari pernikahan keduanya, AHY dan Annisa dikaruniai seorang putri.

Kakak dari Eddy Baskoro Yudhoyono (EBY) ini dikenal berkarier sebagai militer profesional di TNI sebelum akhirnya terjun ke dunia politik.

Ia menempuh studi di Akademi Militer dalam kurun waktu 1997-2000 dan menjadi lulusan terbaik.

Berdasarkan data dari LHKPN nama AHY terakhir mendaftarkan hartanya saat mencalonkan diri pada Pemilu DKI Jakarta pada tahun 2017 silam.

Jumlah harta kekayaan AHY saat yahun 2027 silam berjumlah Rp 15.291.805.024.

Dengan rincian harta di antaranya ada harta tidak bergerak dengan rincian tanah dan bangunan senilai Rp. 6.772.645.000.

Baca juga: Di Tengah Isu Kudeta, Partai Demokrat Minta Tak Adu Domba AHY & Ibas : Sangat Jahat

AHY tercatat memiliki harta bergerak, dengan rincian Mobil, merek Toyota Vellfire dengan nilai jual Rp.550.000.000.

Serta Rp. 360.000.000 dari peternakan, pertambangan hingga usaha lainnya.

Profil singkat dan Harta Benda Moeldoko

Sebagai pejabat negara, Moeldoko yang saat ini menjabat Kepala Staf Presiden (KSP)  wajib menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun.

Laporan harta kekayaan Moeldoko diunggah di situs resmi elhkpn.kpk.go.id dan dapat dilihat secara luas oleh masyarakat.

Dari laporan paling terakhir yang diserahkan pada 30 Maret 2020, diketahui Moeldoko memiliki harta kekayaan yang mencapai Rp 46.137.114.631.

Rinciannya, ia memiliki 11 bidang tanah yang berada di Bogor, Jakarta Timur, Pasuruan, hingga Surabaya dengan nilai Rp 33.431.000.000.

Sementara itu, Moeldoko juga hanya memiliki satu unit kendaraan senilai Rp 200 juta yaitu Toyota Camri tahun 2012.

Aset lain yang dipunyai Moeldoko adalah kas dan setara kas sebesar Rp 6.694.614.631 serta harta lainnya Rp 5.607.500.000.

Moeldoko tak memiliki utang sama sekali sehingga tidak mengurangi jumlah asetnya.

Baca juga: Sebut Pelaku Kudeta Demokrat Berdarah Dingin, SBY Merasa Bersalah Pernah Beri Jabatan ke Moeldoko

Rekam Jejak Moeldoko

Saat ini, Moeldoko menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sejak 17 Januari 2018.

Selama kariernya, Moeldoko identik dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat.

Puncak kariernya di TNI AD adalah saat menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD pada 20 Mei hingga 30 Agustus 2013.

Setelah itu, Moeldoko kemudian ditunjuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk naik pangkat dan menjadi Panglima TNI.

Alumnus Akabri angkatan 1981 ini menggantikan Laksamana Agus Suhartono saat ditunjuk sebagai orang nomor satu di TNI.

Setelah pensiun dari militer, Moeldoko sempat menjajaki ranah politik praktis.

Dia tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang pada 2016.

Di Partai Hanura, Moeldoko tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Dia mendampingi Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Karier politiknya kini merambah kabinet dan masuk Istana Kepresidenan.

Diberitakan Tribunnews.com, dulu Moeldoko dikenal dekat dengan SBY.

Bahkan Moeldoko kala itu mengusulkan Presiden SBY mendapat anugerah Jenderal Besar.

Hal ini, menurutnya, bisa dilihat atas semangat Presiden SBY untuk membangun kekuatan TNI yang andal.

Dia tegaskan, tidak salah penghargaan jenderal besar diberikan kepada Presiden SBY.

Apalagi, selama periode kepemimpinan SBY sebagai Presiden, TNI bisa meningkatkan kemampuan dan banyak mencapai kemajuan. (Tribunnews/ chaerul umam)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tim AHY Bawa Dua Boks Bukti Otentik Penyelenggaraan KLB Sibolangit Ilegal.