Breaking News:

AHY Gembira Pemerintah Tolak KLB Demokrat Kubu Moeldoko, Kini Yakin Jokowi Tak Terlibat

Keputusan pemerintah untuk tidak mengesahkan KLB Demokrat versi Moeldoko ini bak angin segar bagi Partai Demokrat kubu AHY.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2020-2025 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Istrinya Annisa Pohan usai Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (15/3/2020). ANY resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 setelah dipilih secara aklamasi dalam Kongres V Partai Demokrat untuk menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. 

TRIBUNMATARAM.COM - Sempat menyangsikan sikap Jokowi, AHY kini berterima kasih pada keputusan pemerintah menolak KLB Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Keputusan pemerintah ini bak angin segar bagi Partai Demokrat kubu AHY.

AHY kini yakin, Jokowi sama sekali tak terlibat akan adanya upaya kudeta ini.

Pemerintah telah resmi menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Permohonan ini diajukan Moeldoko dan kawan-kawan setelah melakukan Kongres Luar Biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara pada awal Maret silam.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna Laoly, Rabu (31/3/2021)

Menurut Yasonna, pemerintah tidak berwenang menilai argumentasi kubu kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang yang menganggap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tak sesuai Undang-Undang Partai Politik.

Yasonna pun mempersilakan kubu KLB mengajukan gugatan ke pengadilan. "Kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan. Jika pihak KLB Deli Serdang merasa bahwa AD/ART (Demokrat) tersebut tidak sesuai dengan UU Partai Politik, silakanlah digugat ke pengadilan sesuai ketentuan hukum," kata Yasonna dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Rabu (31/3/2021) siang.

Sebelumnya, Yasonna menjelaskan, pihak Moeldoko dan Jhoni Allen mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang.

Baca juga: Jokowi Bungkam, Lewat Menkopolhukam Mahfud MD Pemerintah Tolak Partai Demokrat Versi KLB Moeldoko

Baca juga: Jadi Ketua Umum Partai Versi KLB, Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat untuk Memimpin Demokrat

Mereka juga mengajukan perubahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB. Kemenkumham kemudian melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas surat yang disampaikan kubu Moeldoko.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved