Jokowi Dianggap Penyebab TWK KPK Jadi Polemik , Pakar : Kalau Komitmen dengan Pidatonya, Mudah Kok
Sebagai pihak pemilik wewenang terbesar terhadap PNS, Presiden Jokowi malah seolah 'menyerahkan' wewenang itu kepada pihak lain untuk mengurusnya.
Penulis: Salma Fenty | Editor: Salma Fenty Irlanda
lihat foto
Reporter : Salma Fenty
TRIBUNMATARAM.COM - Keputusan Jokowi untuk lepas tangan dalam polemik Tes Wawasan Kebangsaan (KPK) yang merugikan 75 pegawainya masih memantik tanda tanya besar.
Sebagai pihak yang memiliki wewenang terbesar terhadap para PNS, Presiden Jokowi malah seolah 'menyerahkan' wewenang itu kepada pihak lain untuk mengurusinya.
Alhasil, hingga kini, polemik TWK KPK masih terus bergulir.
Padahal, di mata pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, seandainya Jokowi tegas dengan pidatonya yang menolak TWK KPK sebagai acuan mengukur kemampuan 75 pegawai KPK, maka masalah itu dapat segera selesai.
Feri menyebut bahwa sebenarnya polemik soal 75 pegawai KPK tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dapat diselesaikan dengan mudah jika Jokowii tidak lepas tangan.
Presiden Jokowi, menurut Feri, merupakan pimpinan tertinggi PNS yang memiliki kewenangan atas jabatan mereka.
Hal itu telah diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.
Baca juga: Meski Jokowi Sebut TWK KPK Tak Bisa Jadi Dasar Pemberhentian, 51 Pegawai Tetap Dirumahkan, 24 Dibina
Baca juga: Jokowi Angkat Tangan Polemik TWK KPK, 75 Pegawai yang Tak Lolos Kini Gantungkan Harapan di MK
“Kalau presiden komitmen dengan pidatonya yang menyatakan bahwa tes TWK tidak boleh jadi alasan yang serta merta untuk memberhentikan ke-75 pegawai KPK, maka dia mudah kok, berdasarkan Pasal 3 PP No. 17 Manajemen PNS, Presiden itu adalah pimpinan tertinggi PNS yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan dan memindahkan PNS,” jelas Feri dalam diskusi pada Sabtu (19/6/2021) yang digelar oleh Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY secara daring.
“Nah, kalau Presiden bisa mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan PNS, dan pidato kemarin yang dia sampaikan soal 75 pegawai itu benar dari hati nuraninya, selesai ini kasus. Tinggal dilantik, kok, 75 pegawai,” tambah dia.
Bagi Feri, posisi Jokowi dalam polemik ini bagaikan sedang bermain sepak takraw: Begitu ada yang menendang bola, Jokowi smash bolanya.
Tetapi, ketika pihak lawan melakukan smash, Jokowi justru malah meminta orang lain menangkisnya.
“Orang sudah tahu siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memiliki skenario. Tapi seolah-olah mau dibangun gimmick lugu dan tidak berdosa, padahal dosanya itu ada di dia,” kata Feri.
Jokowi Memilih 'Angkat Tangan'
Buntut Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK, kini 75 pegawai yang tak lolos ajukan judicicial review ke Mahkaham Konstitusi.
