Virus Corona
Teriakan Warga yang Demo di Balai Kota Surabaya: 'Madura Mati Bukan karena Covid-19, Tapi Kelaparan'
Warga Madura menyampaikan aspirasinya di depan balai kota Surabaya, mereka menentang penyekatan di Suramadu.
lihat foto
TRIBUNMATARAM.COM - Sekumpulan massa melakukan aksi demonstrasi di depan balai kota Surabaya, Jawa Timur.
Mereka menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Madura Bersatu berdemonstrasi.
Aksi menyampaikan pendapat itu dilaksanakan pada hari Senin (21/6/2021).
Massa tersebut meneriakkan tiga buah tuntutan.
Mereka meminta pemerintah menghentikan penyekatan yang dianggap dikriminatif.
Massa dalam aksi bertajuk “Demonstrasi Akbar Madura Melawan" meminta pemerintah melakukan swab antigen di tempat hiburan saja.
• Heboh Wacana PSBB Diberlakukan Lagi, Ridwan Kamil: Uang Kami Habis untuk Masker, APD, dan Lain-lain
• Kasus Covid Naik, Ngabalin Sebut karena Warga Nekat Mudik: Berbusa-busa Mulut Presiden Mengingatkan
Jika tidak, mereka meminta pemerintah melakukan hal tersebut di tempat kerumunan lainnya di Surabaya.
Tak hanya itu, massa tersebut juga menghendaki Wali Kota Surabaya meminta maaf ke warga Madura.
"Kalau Pak Wali Kota ingin melakukan swab silakan di tempat keramaian lainnya. Jika tetap kebijakan swab ini tetap berlangsung hingga 1-2 minggu ke depan maka warga Madura bukan mati karena virus Covid-19, tapi karena kelaparan tidak bisa bekerja," ujar koordinator aksi, Ahmad Annur, dalam orasinya seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul "3 Tuntutan Warga Madura yang Demo di Balai Kota Surabaya".
Pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya juga tak lepas dari tuntutan massa.
• Pemerintah Tak Berangkatkan Jemaah Haji Indonesia 2021, Menag: Semoga Ujian Covid-19 Segera Usai
Mereka meminta agar pos tersebut dibubarkan dan dihentikan.
"Bubarkan pos penyekatan karena banyak dampak yang dialami warga Madura, mulai dari sakit yang dialami warga Madura yang bekerja di Surabaya dikarenakan setiap hari harus di-swab, hingga melemahnya ekonomi di Madura," lantangnya.
Tanggapan Wali Kota Surabaya
Para demonstran itu akhirnya ditemui oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Diwawancara usai bertemu pendemo, Eri mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan bersama dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur.
