WHO Kritik Program Vaksin Berbayar di Indonesia, Sebut Banyak Lembaga yang Mau Bantu: 'Tidak Tepat'

TRIBUNMATARAM.COM - Program vaksin berbayar yang digagas oleh pemerintah Indonesia terus menjadi sorotan.

Tak hanya dalam negeri, program tersebut juga disorot oleh organisasi internasional.

Kepala Unit Program Imunisasi World Health Organization (WHO) Ann Lindstrand turut mengkritik kebijakan tersebut.

Menurutnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses vaksin Covid-19.

Hal itu ia ungkapkan dalam situs resmi WHO.

"Pembayaran (dalam bentuk) apapun (untuk memperoleh vaksin) akan menimbulkan problem akses dan etika selama pandemi.

Padahal di saat yang sama kita membutuhkan cakupan vaksinasi yang luas yang bisa menjangkau semua pihak yang rentan," kata Lindstrand dikutip dari situs resmi WHO, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Vaksin Berbayar Disorot, Menkes Ungkap Alasan Buka Program, Singgung WNA yang Kerja di Indonesia

Baca juga: Vaksinasi Berbayar Jadi Sorotan, DPR Minta Pemerintah Tak Berbisnis dengan Rakyat: Fokus ke Target

Menurutnya,  kebijakan vaksinasi Covid-19 berbayar bukan langkah yang tepat.

Ia menjelaskan, anggaran seharusnya tidak menjadi masalah dalam hal vaksinasi.

Pasalnya, saat ini banyak lembaga yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin.

Lindstrand mengatakan kerja sama internasional seperti COVAX Facility yang berada di bawah WHO juga sudah memberikan jatah vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan.

Baca juga: Singgung Orang yang Percaya Chip di Vaksin, Bintang Emon: Selama Masih Disuruh FC KTP, Kita Primitif

Ia menuturkan, meskipun pengiriman dan logistik penyimpanan vaksin membutuhkan dana, hal tersebut bisa diperoleh lewat bantuan berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia.

"Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kolaborasi UNICEF, WHO, dan lain-lain.

Tentunya mereka memiliki akses vaksin yang gratis hingga 20 persen dari populasi yang didanai para penyandang kerja sama COVAX.

Jadi sama sekali tidak dipungut pembayaran dalam pelaksanaannya," kata Lindstrand seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul "WHO Kritik Kebijakan Vaksinasi Gotong Royong Individu Berbayar di Indonesia".