Polemik TWK KPK yang Mampu 'Keluarkan' 75 Pegawai Profesional, BKN Jelaskan Asal-usulnya

TRIBUNMATARAM.COM - Kontroversi TWK KPK hingga saat ini masih berbuntut panjang.

TWK KPK yang menjadi dasar dinon-aktifkannya puluhan pegawai KPK ini menimbulkan polemik.

Bagaimana tidak, sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam TWK KPK tersebut terbilang janggal.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan asal muasal munculnya asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

TWK sendiri merupakan satu syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Wakil Ketua BKN Supranawa Yusuf menjelaskan TWK telah ada dalam Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"Berkaitan tes wawasan kebangsaan yang muncul di Pasal 5, itu sebenarnya bukan barang baru. Artinya, di dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, itu nyata-nyata disebutkan bahwa untuk jadi ASN, itu harus ada seleksi," jelas Supranawa dalam jumpa pers virtual, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: Meski Jokowi Sebut TWK KPK Tak Bisa Jadi Dasar Pemberhentian, 51 Pegawai Tetap Dirumahkan, 24 Dibina

Baca juga: Hasil TWK Disembunyikan, Pegawai KPK Minta Sekjen Tak Ikuti Ingin Pimpinan yang Sewenang-wenang

Menurut penuturan Supranawa, TWK terbagi dalam seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

"Seleksinya, itu ada seleksi kompetensi dasar atau seleksi kompetensi bidang. Kompetensi dasar, itu di dalamnya ada yang disebut wawasan kebangsaan atau TWK, di samping ada karakteristik pribadi dan inteligensi umum. Jadi itu sudah pakem dalam proses seleksi CPNS," kata Supranawa.

Isi dari TWK ini disebutkan terkait dengan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Selain itu, Supranawa mengatakan, akan ada proses pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan jabatan, hingga mutasi yang dilakukan dengan pengucapan janji.

"Nah, kalau kita bicara kontennya, subtansinya, kenapa kok perlu ada tes wawasan kebangsaan, isinya apa sih tes wawasan kebangsaan? Di sana ada terkait Pancasila, UUD 1945, dengan pemerintahan yang sah, dan NKRI, atau kita singkat BUNP. Dan sebagai ASN atau PNS, itu setiap ada proses pengangkatan, baik dari CPNS menjadi PNS, nanti setelah jadi PNS dia naik jabatan atau diangkat ke tempat lain, mutasi dan sebagainya, itu harus mengucapkan sumpah atau janji," katanya.

"Di dalam sumpah atau janji, itu ya di dalamnya juga lagi-lagi terkait dengan tadi, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintahan yang sah. Itu selalu ada, jadi esensinya ada di situ," tambah Supranawa.

Ia membeberkan persyaratan tersebut disinggung pada saat proses harmonisasi pembahasan peraturan KPK.

Ia menyebut awalnya KPK mengusulkan tidak adanya tes, melainkan hanya berupa pernyataan.