Wakil Ketua MPR Berharap Guru Honorer Bisa Diangkat Tanpa Tes: 'Pendapatannya Tidak Menentu'

TRIBUNMATARAM.COM - Pemerintah diminta untuk menghargai pengabdian guru honorer.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani.

Ia beralasan guru honorer selama ini tetap bekerja walau dibayar "seadanya". 

Karena itu, Ahmad Muzani berharap bisa lolos jadi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa harus ikut tes CPNS.

Utamanya mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi.

"Itu artinya memecah kebuntuan ketidakpastian guru honorer yang pendapatannya antara iya dan tidak, dengan jumlah yang tidak menentu," ujar Muzani seusai FGD SMA Darul Hikam Bandung, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Malapetaka Guru Honorer di Semarang, Utang Rp 3,7 Juta Ditagih Rp 206 Juta, Diteror Foto Syur Editan

Baca juga: Perjuangan Imas, Guru Honorer 53 Tahun di Karawang yang Ikut PPPK Walau Berjalan Pakai Tongkat

Baginya, profesi guru merupakan panggilan jiwa.

Ahmad menambahkan, guru bukanlah pencari kerja.

Dengan dua alasan itu, ia bersyukur Pemerintah mengeluarkan kebijakan Perjanjian Kerja (PPPK).

Waktu itu, pemerintah berencana mengangkat 1 juta guru honorer jadi PPPK. 

Baca juga: Kisah Guru Honorer Dipecat Setelah Unggah Gaji Rp 700.000, Idap Penyakit Tumor dan Untuk Bayar Utang

Jalan berliku guru honorer, seharusnya diapresiasi negara

Sayangnya, jalan guru honorer jadi PPPK pun berliku-liku. Mereka harus melalui tes yang bagi sebagian guru yang sudah puluhan tahun mengabdi, dirasa menyulitkan.

Mulai dari faktor usia hingga administrasi seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul ""Mohon Hargai Pengabdian Guru Honorer, Loloskanlah, Jangan Perlu Ada Tes..."".

Karena itu, dari target 1 juta guru honorer yang diangkat, yang mendaftar baru 500.000an.

"Karena itu kami minta dengan hormat, pengabdian (guru honorer) pun harus dianggap sebagai bentuk lain penghargaan. Jadi loloskanlah jangan perlu ada tes," tegas Muzani.