Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas tindakan diskriminasi dan rasis yang diterima mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Aksi protes tak hanya di Papua, sejumlah massa dari Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme, menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2019).

• Soal Demo Jayapura Rusuh, Presiden Joko Widodo Minta Masyarakat Papua Tenang

Aksi didahului dengan longmarch dari Gedung Kemendagri. Sesampainya di Istana Negara, mereka langsung membuat lingkaran yang dibatasi oleh tali rafia.

Setelah itu, musik pun didendangkan dan mereka menari tarian wisisi atau tarian adat khas Papua.

Setelah itu, musik pun didendangkan dan mereka menari tarian wisisi atau tarian adat khas Papua. Mereka tampak menari sambil mengibarkan bendera bintang kejora.

Dikibarkan

Bendera bintang kejora dikibarkan mahasiswa Papua yang menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Pantauan Kompas.com di lokasi, sebagian besar massa nampak buka baju dan menari-nari sambil mengibarkan bendera bintang kejora.

• Kerusuhan Terjadi di Fakfak, Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar di Kantor Dewan Adat

Selain itu, tampak massa yang sebagian besar lelaki itu melukis wajah mereka dengan gambar bendera bintang kejora.

Mereka terlihat bersemangat mendengar orasi sambil beryanyi-nyanyi.

Koordinator Aksi Ambrosius mengatakan, dalam aksinya, massa mengutuk keras kericuhan yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.

Mereka juga menuntut agar rasialisme terhadap rakyar Papua dihentikan.

"Kami tegaskan, menghapuskan rasisme dan represi terhadap orang Papua hingga mereka bisa mengerti makna kebahagiaan hidup apabila rakyat Papua mendapatkan haknya untuk menentukan nasib sendiri," ujar Ambrosius di lokasi.

• Warga Papua Tuntut Referendum, Wiranto: Itu Sebenarnya Mengingkari Hasil Pemilu 2019

Selain itu, massa juga menuntut pemerintah membuka kembali akses internet di Papua.

Mereka juga menuntut agar pegawai Pemprov Papua dan Papua Barat melepas baju dinasnya.

"Pemblokiran itu artinya negara tidak mampu menyelesaikan persoalan papua, bukan hanya kali ini tapi dari 1961 sampai 2019.