Asumsi ini berdasarkan jumlah anggota dewan sebanyak 575 orang dengan masing-masing empat anggota keluarga.

"Dijadwalkan mulai dari Kamis sampai dengan selesai. Ini sedang menyusun jadwal, belum selesai karena jumlah anggotanya kan banyak.

Keluarga mungkin 2.000 lebih," kata Indra saat dihubungi, Senin (23/3/2020).

Indra juga menjelaskan bahwa alat tes Covid-19 untuk para anggota dewan serta keluarganya merupakan hasil sumbangan beberapa anggota lain.

Menurut dia, sejumlah anggota DPR berinisiatif memesan langsung alat tes Covid-19 ke China.

• Mendikbud Nadiem Makarim & Komisi X Sepakat Tiadakan Ujian Nasional, Nilai Rapor Penentu Kelulusan

Namun demikian, pemerintah melalui juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto menyebut bahwa tidak ada izin izin edar alat rapid test Covid-19 di Indonesia.

Alat rapid test Covid-19 yang dijual secara daring atau online merupakan barang ilegal.

Yuri mengatakan, alat rapid test sudah dimonopoli oleh pemerintah untuk menangani wabah Covid-19.

Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan Covid-19 secara gratis.

"Ini kan jangan sampai muncul mafia-mafia kayak masker dan sebagainya.

Makanya, kita enggak akan kasih izin edar selama tanggap darurat ini supaya rakyat bisa dapat dengan gratis.

Pemerintah akan beli satu juta kok," kata Yuri kepada Kompas.com, Senin (23/3/2020) malam. (Kompas.com/ Fitria Chusna Farisa/ Fabian Januarius Kuwado)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rapid Test untuk DPR dan Keluarganya Dinilai Berlebihan"

Presiden Jokowi Hitung Skenario Terburuk yang Disebabkan Virus Corona Hingga Mei 2020 Nanti

Presiden Joko Widodo mengatakan, sudah berhitung atas dampak penyebaran pandemi virus corona covid-19.

Kepala Negara sudah menghitung skenario ringan, sedang, hingga buruk sampai bulan Mei 2020 mendatang.