TRIBUNMATARAM.COM - Asosiasi masyarakat sipil yang menamakan diri Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) mengkritik rencana penyelenggaraan rapid test Covid-19 bagi anggota DPR RI dan keluarganya.

Pasalnya, rapid test diprioritaskan bagi mereka yang berstatus sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) corona.

Sedangkan anggota DPR dan keluarganya bukan termasuk kriteria prioritas itu.

• Ngaku Sembuh dari Covid-19, Olga Kurylenko Ceritakan Perjuangan Lawan Virus Corona

" Rapid test untuk seluruh anggota DPR beserta keluarganya merupakan langkah yang berlebihan dan menambah beban luka masyarakat," kata Anggota GIAD Jeirry Sumampow melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Jeirry mengatakan, saat ini, kebutuhan dasar penanganan wabah virus corona belum terpenuhi.

Terjadi kelangkaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis dan pemerintah pun lamban mengatasinya.

Akibatnya, tidak sedikit tenaga medis yang terpapar virus corona. Padahal, mereka menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi ini.

Di tengah situasi demikian, anggota DPR justru mengistimewakan dirinya sendiri dengan berniat melakukan rapid test bagi mereka dan keluarga.

"Entah bagaimana cara berpikir anggota DPR tiba-tiba mendapatkan fasilitas rapid test di saat banyak kebutuhan mendasar baik untuk petugas medis maupun masyarakat umum belum terpenuhi," ujar Jeirry.

• Kemenhub Resmi Hapuskan Program Mudik Gratis Lebaran 2020 Menyusul Wabah Corona Makin Parah

Pihaknya pun menolak rencana DPR menggelar rapid test untuk diri mereka sendiri dan keluarga.

Jika ada anggota DPR yang mengalami gejala Covid-19, mereka disarankan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan sebagaimana instruksi pemerintah.

Para anggota DPR juga diminta untuk konsisten mengikuti imbauan pemerintah menerapkan social distancing demi mencegah terjadinya penularan.

"Kami berharap DPR memberikan peran yang nyata dalam pencegahan dan penanganan pandemi corona ini," kata Jeirry.

Diberitakan sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR menjadwalkan tes Covid-19 yang disebabkan virus corona bagi para anggota dewan serta keluarganya mulai Kamis (25/3/2020) mendatang.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, saat ini pembagian jadwal masih dalam penyusunan karena jumlah peserta yang ikut diperkirakan mencapai 2.000 orang.

• Kronologi Pilot Lion Air Meninggal setelah Alami Gejala Mirip Corona, Seminggu Pulang dari Malaysia

Asumsi ini berdasarkan jumlah anggota dewan sebanyak 575 orang dengan masing-masing empat anggota keluarga.

"Dijadwalkan mulai dari Kamis sampai dengan selesai. Ini sedang menyusun jadwal, belum selesai karena jumlah anggotanya kan banyak.

Keluarga mungkin 2.000 lebih," kata Indra saat dihubungi, Senin (23/3/2020).

Indra juga menjelaskan bahwa alat tes Covid-19 untuk para anggota dewan serta keluarganya merupakan hasil sumbangan beberapa anggota lain.

Menurut dia, sejumlah anggota DPR berinisiatif memesan langsung alat tes Covid-19 ke China.

• Mendikbud Nadiem Makarim & Komisi X Sepakat Tiadakan Ujian Nasional, Nilai Rapor Penentu Kelulusan

Namun demikian, pemerintah melalui juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto menyebut bahwa tidak ada izin izin edar alat rapid test Covid-19 di Indonesia.

Alat rapid test Covid-19 yang dijual secara daring atau online merupakan barang ilegal.

Yuri mengatakan, alat rapid test sudah dimonopoli oleh pemerintah untuk menangani wabah Covid-19.

Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan Covid-19 secara gratis.

"Ini kan jangan sampai muncul mafia-mafia kayak masker dan sebagainya.

Makanya, kita enggak akan kasih izin edar selama tanggap darurat ini supaya rakyat bisa dapat dengan gratis.

Pemerintah akan beli satu juta kok," kata Yuri kepada Kompas.com, Senin (23/3/2020) malam. (Kompas.com/ Fitria Chusna Farisa/ Fabian Januarius Kuwado)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rapid Test untuk DPR dan Keluarganya Dinilai Berlebihan"

Presiden Jokowi Hitung Skenario Terburuk yang Disebabkan Virus Corona Hingga Mei 2020 Nanti

Presiden Joko Widodo mengatakan, sudah berhitung atas dampak penyebaran pandemi virus corona covid-19.

Kepala Negara sudah menghitung skenario ringan, sedang, hingga buruk sampai bulan Mei 2020 mendatang.

"Beberapa skenario juga telah kita hitung, telah kita kalkulasi mengenai prediksi covid-19 di Indonesia.

Bulan April seperti apa, Mei seperti apa, skenario buruk, sedang, ringan seperti apa," kata Jokowi saat rapat dengan gubernur seluruh Indonesia lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

• Ngaku Sembuh dari Covid-19, Olga Kurylenko Ceritakan Perjuangan Lawan Virus Corona

Jokowi pun berharap skenario buruk yang sudah dikalkulasi itu tidak harus benar-benar terjadi.

"Saya kira kita ingin kita berada di skenario yang ringan, dan kalau betul-betul sulit dibendung ya paling tidak kita masuk ke skenario sedang,. Jangan sampai masuk ke skenario yang paling buruk," kata dia.

Jokowi kemudian mensimulasikan skenario sedang dampak Corona ini di sejumlah daerah.

Dia menyebut provinsi yang paling terkena dampak buruk dari Corona terkait buruh adalah di Nusa Tenggara Barat (NTB).

• Rakyatnya Tak Hiraukan Social Distancing, Inggris Langsung Lockdown Negaranya Sampai 3 Minggu

"Kalau skenario sedang, yang terparah nanti akan berada di NTB, akan ada penurunan pendapatan kurang lebih 25 persen," kata Jokowi.

Sedangkan untuk petani dan nelayan, akan terjadi penurunan pendapatan yang terparah di Kalimantan Barat.

"Kalau skenarionya sedang yang terparah nanti di Kalimantan barat akan ada penurunan pendapatan sampai 34 persen," ujar dia.

• Kemenhub Resmi Hapuskan Program Mudik Gratis Lebaran 2020 Menyusul Wabah Corona Makin Parah

Untuk pedagang kecil, Jokowi menyebut provinsi yang paling terkena dampak adalah Kalimantan Utara dengan penurunan pendapatan 36 persen.

Sementara itu, Sumatera Utara diprediksi akan menjadi provinsi paling terkena dampak untuk sopir angkot dan bus dengan penurunan pendapatan sampai 44 persen.

"Angka-angka seperti ini mohon dikalkulasi secara detail di daerah sehingga persiapan bantuan sosial dan kota kabupaten betul-betul bisa disiapkan lewat yang tadi disampaikan," ujarnya. (Kompas.com/ Ihsanuddin/ Diamanty Meiliana)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Sudah Hitung Skenario Terburuk Covid-19 Sampai Bulan Mei"