TRIBUNMATARAM.COM - Bansos luput sasaran, pemerintah Kota Bekasi malah berikan pada Ketua RT hingga warga dengan dua mobil.

Banyaknya kasus kriminalitas yang dilakukan warga menengah ke bawah karena kelaparan ternyata berbanding lurus dengan luputnya pembagian bantuan sosial / bansos.

Menjadi ironi di tengah pandemi ketika banyak kasus warga kelaparan karena tidak adanya bantuan.

Salah satunya paket Bansos dari Pemerintah Kota Bekasi untuk warga yang terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) malah tidak tepat sasaran.

• POPULER Nasib Terkini PDP yang Hasil Tesnya Selalu Berubah-ubah sampai Minta Tolong WHO

• POPULER Tangis Haru Pria Ditolong Polisi setelah Ketahuan Terpaksa Curi Beras Saking Kelaparan

Misalnya paket bansos untuk warga RW 03 Mustika Jaya, Bekasi.  

Ketua RW 03 Mustika Jaya, Aris, mengaku, warganya tidak ada yang mengajukan bantuan sosial.

Sebab, diketahui daerah Mustika Jaya merupakan daerah elite Bekasi yang berisi banyak perumahan.

Namun, ia kaget saat mengetahui Ketua RT wilayahnya mengadu karena mendapatkan bantuan sosial dari Pemkot Bekasi mengatasnamakan anaknya yang masih balita.

Padahal, menurut Ketua RT wilayahnya, ia tak pernah mendaftar untuk mendapat bantuan sosial tersebut.

"Itu data dari mana? Orang warga saya tanyain enggak ada yang ngajuin bantuan dan konfirmasi ke Kelurahan. Ini tiba-tiba saya lihat ada bantuan untuk Ketua RT, tapi pakai nama anaknya yang masih balita,” ujar Aris saat dihubungi, Rabu (22/4/2020).

Ternyata, kata Aris, kejadian serupa juga ditemukan di beberapa RW lain di kawasan Mustika Jaya. Banyak warga yang kemampuan ekonominya baik malah mendapatkan paket bansos ini.

Bahkan, warga yang memiliki dua mobil pun mendapatkan bansos dari Pemkot Bekasi.

“Ada malahan yang punya mobil dua, tidak ngajuin nama, tiba-tiba juga muncul sebagai penerima bantuan non-DTKS,” kata dia.

Bahkan, tidak ada yang survei ke warganya untuk mengecek kelayakan dari penerima bantuan sosial tersebut.

“Banyak yang dapat bantuan tidak tepat sasaran. Saya bingung dapat data dari mana, katanya hasil validasi verifikasi non-DTKS harusnya sudah valid, tapi kenyataannya belum,” ucap Aris.