Jadi, kesepakatan "New START" (yang akan berakhir pada awal Februari 2021) tampaknya akan menjadi sejarah, kecuali jika Washington berubah pikiran, atau ada pemerintahan yang baru.

• WHO Sebut Virus Corona Mungkin Tak Akan Hilang, Bersiap Melihat Cara Hidup Baru yang Akan Berubah

Ketegangan dengan Iran meningkat?

Perselisihan atas penarikan diri sepihak AS dari perjanjian nuklir Iran atau resmi disebut Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA akan menjadi jauh lebih buruk.

Perjanjian itu ditandatangani Iran dengan negara-negara berpengaruh di dunia: AS, Inggris, China, Perancis, Rusia, dan Jerman pada tahun 2015 untuk membatasi kegiatan nuklir Iran.

Saat ini masih ada embargo luas PBB yang mencegah negara-negara menjual berbagai jenis persenjataan canggih ke Teheran.

Tetapi di bawah resolusi PBB yang mendukung kesepakatan nuklir, embargo senjata ini akan berakhir pada 18 Oktober 2020.

Presiden Iran Hassan Rouhani telah memperingatkan, jika AS berhasil dalam keinginannya untuk memperbarui embargo, maka akan ada "konsekuensi besar".

Dalam hal ini, Trump ingin Eropa meminta mekanisme dalam kesepakatan nuklir yang berkonsekuensi pemberlakuan kembali sanksi ekonomi yang jauh lebih luas terhadap Iran (sanksi-sanksi yang sebagian besar dicabut setelah ditandatanganinya kesepakatan JCPOA).

Sementara ada kemungkinan walau sedikit, Rusia setuju perpanjangan embargo senjata.

AS meninggalkan kesepakatan nuklir Iran dan sejak itu berusaha untuk meningkatkan tekanan pada Teheran. Iran telah melanggar banyak ketentuan perjanjian.

Sekarang pemerintahan Trump tampaknya ingin memberi pesan bahwa Iran harus tetap berpegang pada kesepakatan bahwa AS telah meninggalkan JCPOA atau menghadapi sanksi baru.

Hubungan antara AS dan Iran akan semakin buruk serta ketegangan antara AS dan sekutu-sekutu utamanya di Eropa akan meruncing.

Sementara embargo senjata tidak juga berarti telah mengubah secara signifikan perilaku regional Iran ataupun kemampuan Iran dalam mempersenjatai proksinya.

Tawaran aneksasi Israel di Tepi Barat?

Kampanye pemilihan serentak yang telah berlangsung lama di Israel berakhir dengan bertahannya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, setidaknya untuk satu periode, setelah kesepakatan pembagian kekuasaan dengan salah satu partai oposisi utama.