Konsep herd immunity saat vaksin ada tersebut, lanjut Dicky, digunakan karena secara realita selalu ada kesulitan untuk mencapai cakupan imunisasi 100 persen.

"Sehingga pada beberapa kondisi, ditargetkan setidaknya (misal) 90 persen telah terimunisasi," ujar dia.

Sehingga yang telah terimunisasi ini akan menjadi barier atau benteng bagi orang yang masih belum terproteksi.

Artinya, konsep herd immunity tanpa adanya vaksin merupakan kesalahan dan juga tidak manusiawi.

"Karena berarti, mengabaikan hak kesehatan individu dan menempatkan masyarakat pada posisi berbahaya," tegas Dicky.

Menurut WHO, konsep ini justru berbahaya jika diterapkan pada manusia.

WHO sebelumnya telah memperingatkan bahwa teori Herd Immunity untuk mengatasi virus corona sangat berbahaya.

Direktur eksekutif program darurat kesehatan WHO Dr Mike Ryan menegaskan bahwa manusia bukanlah kawanan ternak.

"Ini adalah penyakit serius. Ini adalah musuh publik nomor satu. Kami mengatakannya lagi, lagi, dan lagi," kata Dr Ryan diberitakan The Telegraph, 12 Mei 2020.

Lebih lanjut, menurut Dicky, Indonesia saat ini masih bisa melakukan upaya untuk melakukan strategi pandemi.

Sementara itu, ciri pemerintah yang menerapkan konsep atau strategi herd immunity yaitu dengan tidak melaksanakan strategi pandemi (testing, tracing, isolasi) secara serius atau bahkan sama sekali tak melakukannya.

"Jadi inti negara yang menerapkan herd immunity atau tidak itu terlihat pada kemauan dan kemampuannya," papar dia.

Ia menyampaikan, ada negara maju seperti Inggris atau Swedia yang mempunyai kemampuan, tapi terlihat tidak ada kemauan untuk melakukan strategi utama pandemi, dan cenderung ke herd immunity.

Sementara negara seperti Indonesia, masih mempunyai kemauan untuk melakukan strategi testing, tracing, dan isolasi.

Tapi, ada tantangan dalam kemampuan melaksanakannya.