TRIBUNMATARAM.COM - Semrawutnya pembagian bantuan sosial terkait Covid-19 terjadi, pemerintah desa diduga pakai data tahun 2011.

Di tengah pandemi Covid-19, penyaluran bantuan sosial masih banyak yang belum tepat sasaran.

Salah satunya juga terjadi di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Goreti menduga ada penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang menggunakan basis data yang sudah usang.

• POPULER Kekecewaan Wali Kota Bogor Dapati Ibu-ibu Pakai Uang Bansos untuk Beli Baju Lebaran

• 6 Ibu-ibu Pakai Uang Bansos untuk Belanja Baju Lebaran, Bima Arya Kecewa: Akan Kita Cabut Bantuannya

Akibatnya, terjadi pembagian bansos terkait pandemi Covid-19 yang semrawut.

Dia mengaku telah menemukan sejumlah desa di Kabupaten Bengkayang, Kalbar, yang masih menggunakan data penerima bantuan dari tahun 2011.

"Bukan Bengkayang saja. Hampir di beberapa kabupaten dan kota kecenderungannya begitu.

Maklum, karena data sensus penduduk tahun 2010," kata Maria saat dihubungi Kompas.com, Minggu (31/5/2020).

Maria tidak menyebutkan secara jelas daerah mana saja yang diduga masih menggunakan data lama.

Namun, dia menduga hal tersebut yang menyebabkan timbulnya protes dari warga.

"Pantas saja masyarakat ribut, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran.

Bahkan, ada orang yang sudah meninggal masih dapat bantuan sosial," ucap Maria.

Menurut Maria, idealnya aparatur desa rutin memperbarui data warganya ke dinas sosial di masing-masing kabupaten.

Selain itu, dinas sosial juga penting melakukan jemput bola ke desa-desa.

Setidaknya, menurut Maria, berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk meminta data terbaru mereka.