Namun, saat ini, untuk data-data tersebut masih terbatas, sehingga, kata Togi, untuk mendapatkan EUA tersebut dibutuhkan data-data dari uji klinik yang lebih luas dan waktu yang lebih panjang.

"Pengambilan keputusan penggunaan darurat ini harus dilakukan dengan pertimbangan kemanfaatan yang lebih tinggi dari risikonya," jelasnya.

Dalam memberikan persetujuan obat dan vaksin, Badan POM dapat memperoleh data dari uji klinik yang dilakukan di Indonesia maupun data yang diperoleh dari uji klinik di negara lain dengan pelaksanaan uji klinik yang sama.

Data-data ini menjadi tambahan pendukung dalam proses evaluasi untuk khasiat dan keamanan, sambil menunggu hasil uji klinis fase 3 di Indonesia selesai secara lengkap.

Persetujuan penggunaan darurat telah ditetapkan dengan peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 27 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat.

Sistem pemberian EUA oleh BPOM mengacu pada pedoman registrasi obat pada kondisi darurat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Badan Pengawas Obat Eropa (EMA) dan Badan Pengawas Obat (FDA) Amerika Serikat.

Nantinya, berdasarkan ketentuan yang berlaku industri farmasi yang mendapatkan EUA harus bertanggung jawab terhadap mutu vaksin Covid-19, bahan baku, pembuatan, pelulusan batch vaksin hingga peredaran dan penggunaan pada pasien.

Dua Kelompok yang Diprioritaskan

Kementerian Kesehatan menyebutkan pemberian vaksin Covid-19 tidak bisa dilakukan langsung tuntas sesuai jumlah target kekebalan komunitas, melainkan diberikan sesuai ketersediaan vaksin yang ada.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr Achmad Yurianto.

Untuk diketahui, pemberian vaksin Covid-19 di Indonesia ditargetkan akan dimulai bulan November 2020 mendatang.

Jumlah penduduk Indonesia yang berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) 2020 mencapai 268.583.016 jiwa

Baca juga: Vaksin Virus Corona yang Diproduksi Bio Farma Disebut Menlu Sudah Diakui Secara Internasional

Yuri menyebutkan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ini, kalau kita menginginkan bisa dicapainya kekebalan komunitas atau herd immunity, maka vaksinasi itu tidak perlu dilaksanakan terhadap 100 persen orang.

Cukup dikisaran antara 70 persen saja, kata dia, sebenarnya kita sudah bisa mencapai herd immunity atau kekebalan imunitas.

"Nah, dasar inilah yang kemudian kita pakai bahwa perhitungan kita hanya mencapai di herd immunity, artinya sekitar 160 juta orang (yang perlu divaksin)," kata Yuri dalam press briefing: Update Kesiapan Vaksin Covid-19 di Indonesia, Senin (19/10/2020).