Penanganan Covid

Pedagang Sayur Juga Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin, Ditelepon Istana hingga Dapat Uang Tunai

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Narti (44) pedagang sayur di Pasar Inpres Kelapa Gading saat vaksinasi Covid-19 bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/1/2021)

"Setelah (vaksinasi) ini semoga corona segera selesai dan saya bisa kembali pulih," ujarnya.

Tawaran Opsi Mandiri dari Menkes

Sempat ditawarkan gratis ke seluruh masyarakat, Menkes tawarkan opsi vaksinasi mandiri oleh perusahaan agar berjalan lebih cepat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin baru-baru ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan vaksinasi mandiri untuk diberikan kepada perusahaan.

Namun, ada syarat yang diajukan oleh Budi saat pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.

Diingatkan, vaksinasi mandiri itu bukan perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.

"Bolehnya untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Kandungan yang tertera dalam kemasan Vaksin Covid-19 Sinovac. ((Ahmad Utomo via WhatsApp))

Budi menjelaskan, perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19.

Dengan demikian, harapannya vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lebih cepat.

"Mungkin itu bisa kita berikan (izin). Saya lihat kalau seperti ini sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja, pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri," kata dia.

Baca juga: Raffi Ahmad Mulai Rasakan Efek Samping Disuntik Vaksin Covid-19, Tapi Malah Keluyuran Tanpa Maker

Baca juga: Testimoni Presiden Jokowi setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Tensi Normal : Gak Terasa

Syaratnya, vaksin Covid-19 yang dibeli harus sesuai dengan yang diiizinkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Selain itu, data penerima vaksin juga harus dilaporkan kepada pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih.

"Vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM. Dan datanya harus satu dengan kita (pemerintah), karena saya tidak mau nanti datanya berantakan lagi," ucap Budi.

Kendati begitu, Budi menegaskan opsi ini masih dalam diskusi dan belum final.

Ia mengatakan, pemerintah berupaya melaksanakan program vaksinasi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

"Itu belum final. Itu masih dalam diskusi, karena kami takutnya sensitif kalau misalnya tidak ditata dengan baik. Kami welcome diskusikan itu," kata dia.

Halaman
1234