Sementara itu, Epidemiolog Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman mengingatkan pentingnya keterbukaan pemerintah kepada publik terkait penanganan pandemi Covid-19.

Padahal, kata Dicky, pejabat seharusnya selalu terbuka dengan segala informasi terkait pandemi Covid-19, termasuk ketika terpapar virus corona.

Kemudian, keterbukaan juga diperlukan untuk menghilangkan stigma di masyarakat terhadap pasien Covid-19.

"Bagaimana kita bisa memberi contoh atau teladan kepada masyarakat bahwa penyakit ini bukanlah penyakit yang harus diberi cap negatif atau stigma. Ini kan penting peran pejabat atau tokoh publik," tutur dia.

Dicky menekankan, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban pejabat atau tokoh di tingkat nasional, tetapi juga pejabat daerah.

Di sisi lain, keterbukaan juga penting dalam upaya pelacakan kontak.

Ia menegaskan, upaya pelacakan kontak tidak akan berhasil jika tidak ada keterbukaan dari pemerintah atau pejabat publik.

"Karena tracing itu harusnya terbuka. Prinsip dasar dari tracing itu terbuka atau dibuka. Walaupun bisa saja orangnya pada level orang umum tidak dibuka, tapi kalau pejabat publik ya dibuka, karena terlalu banyak orang yang berkaitan dan bertemu," ucap Dicky. (Kompas.com/ Dian Erika Nugraheny)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ""Pengakuan" Airlangga Sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik Atas Sikapnya yang Dinilai Salah"

BACA JUGA Tribunnewsmaker.com dengan judul Menko Airlangga Hartarto Dikritik karena Tutupi Status 'Positif Covid-19;-nya, Istana Juga Tak Tahu