TRIBUNMATARAM.COM - Curhat SBY sering difitnah oleh seseorang yang dekat dengan penguasa hingga sulit mendapat keadilan.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengurai sederet fitnah yang pernah dilayangkan padanya.

Setelah fitnah itu menyeruak, ia mengaku kerap kesulitan dalam mendapatkan keadilan.

Hal itu disampaikan SBY saat berpesan kepada kadernya agar tetap mematuhi hukum dalam melawan gerakan pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Meskipun sering tidak mudah untuk mendapatkan keadilan, tetaplah kita menjadi pihak yang menghormati konstitusi, hukum dan tatanan yang berlaku," kata SBY dalam video yang diterima Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

"Sebagai warga negara, bukan sebagai mantan presiden, saya juga kerap menghadapi isu keadilan ini," tutur dia.

SBY membeberkan sejumlah peristiwa yang dialaminya dan tidak mendapat keadilan.

Ia bercerita mengenai rumahnya di kawasan Kuningan yang sempat digeruduk oleh ratusan orang pada 2017 lalu.

Baca juga: Dana Rp 9 Miliar Hebohkan Publik, Bupati Pacitan Angkat Bicara, Demokrat: Pak SBY Tak Pernah Minta

Baca juga: Kepemimpinan AHY Diusik Sejumlah Kader, Partai Demokrat : Ini Sangat Tidak Berdasar

Ketika itu, putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.

"Sebenarnya banyak yang tahu, siapa penggerak dari aksi penggerudukan itu, namun hingga kini keadilan tidak pernah datang," kata SBY.

SBY mengatakan, satu hari menjelang pemungutan suara Pilkada DKI 2017, ia juga mendapat fitnah kejam dari seseorang yang dekat dengan penguasa.

Namun, ia mengaku tidak mendapat keadilan saat mengadukan pemfitnah tersebut kepada kepolisian.

SBY melanjutkan, pada Desember 2018, ratusan bendera dan baliho Demokrat direbahkan, dirobek, dan dibuang ke selokan. Saat itu, ia tengah menghadiri kegiatan partai di Pekanbaru.

"Di tengah rasa kesedihan dan kemarahan kader Demokrat di Riau, sambil secara tegas saya larang mereka melakukan pembalasan, yang sangat ingin mereka lakukan demi kehormatan partai," ucap SBY.

"Waktu itu yang kami harapkan hanyalah tegaknya hukum dan keadilan. Sayang, keadilan itu hanyalah sebuah harapan," tutur Presiden ke-6 RI itu.

Selain itu, SBY juga menyebut ada fitnah politik terhadap Demokrat terkait aksi unjuk rasa 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2016.

SBY mengatakan, saat itu ada laporan yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Laporan itu menyebut SBY menunggangi dan mendanai aksi 212.

"Informasi itu disampaikan kepada saya oleh seorang petinggi berbintang empat, dan konon yang melaporkan kepada Presiden Jokowi adalah petinggi bintang empat yang lain," kata SBY.

SBY mengaku telah mengonfirmasi laporan kepada Jusuf Kalla yang ketika itu menjabat Wakil Presiden.

Menurutnya, Jusuf Kalla dan Menko Polhukam saat itu, Wiranto, membenarkan adanya laporan tersebut kepada Jokowi.

"Semuanya itu fitnah yang kejam, keterlaluan, dan 100 persen tidak benar. Saya bersedia bersumpah di hadapan Allah Swt. Saya juga siap dipertemukan dengan siapa pun yang memberikan laporan itu, kalau perlu di depan publik agar rakyat tahu siapa yang berdusta," kata dia.

SBY berharap, pengalaman-pengalaman pahit itu dapat membuat kader Demokrat semakin kuat, matang, dan tidak mudah patah.

Dana Hibah APBD Pacitan untuk Yudhoyono Foundation

Bupati Pacitan Indartato angkat bicara terkait dana hibah diduga bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang diberikan kepada Yudhoyono Foundation.

Tudingan pemberian dana hibah itu pertama kali muncul dalam sebuah unggahan di media sosial.

Dalam unggahan itu disebut dalam APBD Kabupaten Pacitan 2021, terdapat anggaran hibah sebesar Rp 9 miliar untuk Yudhoyono Foundation.

Unggahan itu viral dibahas warganet.

Baca juga: Kepemimpinan AHY Diusik Sejumlah Kader, Partai Demokrat : Ini Sangat Tidak Berdasar

Baca juga: Sebut Nama Luhut Binsar, Moeldoko Dianggap Cari Pelindung saat Dicecar Isu Kudeta Partai Demokrat

Indartato menjelaskan, Pemkab Pacitan pernah mengusulkan dana bantuan pembangunan Museum dan Galeri SBY-ANI kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Ceritanya dulu pemerintah daerah (Pacitan) mengusulkan kepada ibu gubernur (Pemprov), untuk memohon dukungan,” kata Indartato di kantor bupati, Senin (15/2/2021).

Ternyata, usulan pembangunan museum itu mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Baca juga: Surati Jokowi Perihal Isu Kudeta Partai Demokrat, AHY Telan Pil Pahit, Tidak Akan Dijawab karena Ini

Kabupaten Pacitan, kata Indartato, telah menerima dana yang disebut sebagai bantuan keuangan khusus (BKK) itu dari Pemprov Jawa Timur pada 9 Desember 2020.

“Oleh karena itu pemprov memberi bantuan."

"Namanya Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintah daerah untuk pembangunan museumnya Pak SBY,” terang Indartato.

Setelah itu, Pemkab Pacitan memasukkan dana itu ke dalam APBD Pacitan 2021.

Menurut Indartato, dukungan dari Pemprov Jatim bukan tanpa sebab.

Museum itu diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan.

“Kalau semakin banyak yang wisata ke Pacitan kan, devisanya akan bertambah,” ujar Indartato.

Indartato menjelaskan, dana itu belum diserahkan untuk pembangunan museum karena masalah administrasi.

“Alhamdulillah uangnya keluar."

"Keluarnya sesuai dengan peraturan Pemprov Jatim."

"Dan sampai hari ini uangnya belum diserahkan,” terang Indartato.

Baca juga: Murka Dituduh Terlibat Kudeta Partai Demokrat, Marzuki Alie Kirimi SBY Pesan Tapi Tak Dibalas

Museum dan Galeri SBY-ANI dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektare di Jalan Lintas Selatan, Kelurahan Ploso, Pacitan.

Luas total bangunan museum sekitar 7.500 meter persegi.

Tanggapan Partai Demokrat

Sementara itu, Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio membenarkan Yudhoyono Foundation menerima hibah dari Pemprov Jatim untuk pembangunan museum di Pacitan.

Ia memastikan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak meminta dana tersebut.

"Pak SBY tidak pernah meminta dana tersebut, kami justru berterima kasih kepada Pemprov Jatim dan Pemkab Pacitan," kata Renville di Surabaya, Selasa (16/2/2021).

Meski untuk pembangunan museum kepresidenan, SBY tak pernah secara resmi meminta dana kepada pemerintah.

"Kami tidak pernah mengirim surat, atau mengirim proposal untuk pembangunan museum," jelasnya.

Menurutnya, bantuan itu diterima karena pemerintah menilai pembangunan musuem bisa menunjang pariwisata di Pacitan.

Baca juga: Moeldoko Bingung AHY Surati Jokowi Perihal Kudeta Partai Demokrat : Orang Ngopi Kok Lapor Presiden

"Bantuan ini inisiatif Gubernur Jatim sebelumnya yakni Soekarwo, dan saya rasa sudah sesuai mekanisme," kata mantan anggota DPRD Jatim ini.

Renville terkejut masalah bantuan itu ramai dibahas di media sosial saat Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan pada Minggu (14/2/2021).

Padahal, wacana pemberian bantuan itu telah lama.

(Kompas.com/ Ardito Ramadhan/Kontributor Surabaya, Achmad Faizal)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan"

dan judul "Heboh Dana Rp 9 Miliar ke Yudhoyono Foundation, Ini Penjelasan Bupati Pacitan Indartato".

BACA JUGA Tribunnewsmaker.com dengan judul Curhat SBY Difitnah 'Orang Dekat' Penguasa & Sulit Dapat Keadilan : Semuanya Kejam, Keterlaluan