"Sebenarnya banyak yang tahu, siapa penggerak dari aksi penggerudukan itu, namun hingga kini keadilan tidak pernah datang," kata SBY.

SBY mengatakan, satu hari menjelang pemungutan suara Pilkada DKI 2017, ia juga mendapat fitnah kejam dari seseorang yang dekat dengan penguasa.

Namun, ia mengaku tidak mendapat keadilan saat mengadukan pemfitnah tersebut kepada kepolisian.

SBY melanjutkan, pada Desember 2018, ratusan bendera dan baliho Demokrat direbahkan, dirobek, dan dibuang ke selokan. Saat itu, ia tengah menghadiri kegiatan partai di Pekanbaru.

"Di tengah rasa kesedihan dan kemarahan kader Demokrat di Riau, sambil secara tegas saya larang mereka melakukan pembalasan, yang sangat ingin mereka lakukan demi kehormatan partai," ucap SBY.

"Waktu itu yang kami harapkan hanyalah tegaknya hukum dan keadilan. Sayang, keadilan itu hanyalah sebuah harapan," tutur Presiden ke-6 RI itu.

Selain itu, SBY juga menyebut ada fitnah politik terhadap Demokrat terkait aksi unjuk rasa 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2016.

SBY mengatakan, saat itu ada laporan yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Laporan itu menyebut SBY menunggangi dan mendanai aksi 212.

"Informasi itu disampaikan kepada saya oleh seorang petinggi berbintang empat, dan konon yang melaporkan kepada Presiden Jokowi adalah petinggi bintang empat yang lain," kata SBY.

SBY mengaku telah mengonfirmasi laporan kepada Jusuf Kalla yang ketika itu menjabat Wakil Presiden.

Menurutnya, Jusuf Kalla dan Menko Polhukam saat itu, Wiranto, membenarkan adanya laporan tersebut kepada Jokowi.

"Semuanya itu fitnah yang kejam, keterlaluan, dan 100 persen tidak benar. Saya bersedia bersumpah di hadapan Allah Swt. Saya juga siap dipertemukan dengan siapa pun yang memberikan laporan itu, kalau perlu di depan publik agar rakyat tahu siapa yang berdusta," kata dia.

SBY berharap, pengalaman-pengalaman pahit itu dapat membuat kader Demokrat semakin kuat, matang, dan tidak mudah patah.

Dana Hibah APBD Pacitan untuk Yudhoyono Foundation

Bupati Pacitan Indartato angkat bicara terkait dana hibah diduga bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang diberikan kepada Yudhoyono Foundation.