TRIBUNMATARAM.COM - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) berlangsung panas.

Bentrokan mewarnai KLB yang masih menjadi polemik di internal tubuh Partai Demokrat tersebut.

KLB akhirnya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat yang menyaingi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menilai KLB Partai Demokrat ilegal.

AHY juga menegaskan, terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum versi KLB  membuktikan Moeldoko terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut buka suara atas terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Baca juga: Moeldoko Ditunjuk Jadi Ketua Umum Baru di KLB Demokrat, Fotonya Cium Tangan SBY Viral di Medsos

Baca juga: Perjalanan Karir Moeldoko, Sosok yang Ditunjuk Jadi Ketum Baru di KLB Demokrat, Panglima TNI Era SBY

SBY mengibaratkan kudeta Partai Demokrat seperti peperangan.

Beberapa pihak turut mengomentari polemik Partai Demokrat ini, termasuk dua menteri Presiden Jokowi.

Langsung saja, berikut tanggapan mereka:

1. Mahfud MD

Polemik internal Partai Demokrat dinilai akan menjadi masalah hukum jika Partai Demokrat (PD) yang kontra dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono mendaftarkan kepengurusan baru Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

"Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol," kata Mahfud dalam akun Twitter resminya, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud mengatakan, pemerintah sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga Joko Widodo tidak pernah melarang adanya KLB atau musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Sebab, kata dia, pemerintah menghormati independensi internal partai politik.

"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Menko polhukam Mahfud MD juga menilai permasalahan KLB Demokrat merupakan masalah internal partai politik.

2. Airlangga Hartanto

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku prihatin atas konflik internal yang terjadi di Partai Demokrat.

“Partai Golkar prihatin kalau ada partai yang ada masalahnya," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (6/3/2021).

Airlangga juga mengatakan bahwa Golkar juga pernah mengalami konflik internal partai. Karenanya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mempersilakan masalah tersebut diselesaikan melalui jalur hukum.

"Partai Golkar berpengalaman, kami mempersilahkan semua berproses secara hukum,” kata Airlangga.

Sebelum KLB berlangsung, terjadi bentrokan di luar hotel antara pendukung KLB dengan massa yang dipimpin Ketua DPD Demokrat Sumut Herri Zulkarnain.

Dikutip dari Tribun Medan, massa pendukung KLB yang mengetahui keberadaan massa Herri Zulkarnain langsung keluar dari hotel.

Saat diminta membubarkan diri, Herri dan massanya melawan dengan menendang pembatas besi di SPBU.

Massa pendukung KLB kemudian menyerang Herri dan kawan-kawan dengan menggunakan besi dan kayu.

Sejumlah orang terluka akibat kejadian itu.

"Kami tadi lagi konsolidasi dengan seluruh Ketua DPC di Sumut. Tiba-tiba datang massa dari hotel menyerang kami," kata salah satu anggota Partai Demokrat pimpinan Herri Zulkarnain.

Moeldoko jadi ketum

KLB akhirnya menetapkan Moledoko sebagai Ketua Umum Demokrat.

Sementara Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

"Menetapkan Dr H Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," ujar Jhoni Allen dalam siaran langsung di Kompas TV, Jumat sore.

Moeldoko pun memberi respons penetapan itu melalui sambungan telepon.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko.

"Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara."

"Oke, kita terima menjadi ketua umum," ucap Moeldoko lewat sambungan telepon.

Pidato politik perdana

Moeldoko akhirnya hadir ke lokasi KLB dengan mengenakan jas biru Partai Demokrat.

"Ini adalah pidato politik pertama saya, dalam upaya menjaga demokrasi di Indonesia," ungkap Moeldoko, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Dia menyebut KLB dilakukan sesuai AD/ART partai.

"Yaitu Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. KLB ini adalah konstitusional, seperti yang tertuang di AD/ART," ungkap Moeldoko.

"Saya mengapresiasi atas permintaan kalian, kalian telah meminta saya menjadi Ketua Umum Demokrat, itu saya apresiasi, dan itu saya terima," ungkap Moeldoko.

Dia mengajak seluruh seluruh kader untuk bersama-sama meraih kembali kejayaan Demokrat.

"Tidak ada yang tertinggal, semuanya kita bersatu padu, kita ajak semua. Ini adalah rumah besar kita bersama," ungkap Moeldoko.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sederet Fakta KLB Demokrat, Diwarnai Bentrokan, Pidato Moeldoko Usai Jadi Ketum hingga Sikap Daerah".

BACA JUGA : di Tribunnewsmaker.com dengan judul Tanggapan 2 Menteri Jokowi Terkait Polemik KLB Demokrat yang Tunjuk Moeldoko Sebagai Ketua Umum.