“Saya katakan saat rapat dengan Sarana Jaya, Gubernur tahu kok. Makanya masa Wagub tidak bisa menjawab dan tidak mengerti masalah program DP 0 Rupiah. Kalau kami cuma mengesahkan, jadi apa yang mereka minta kami serahkan kepada mereka lagi,” katanya di DPRD DKI Jakarta pada Senin (15/3/2021) seperti dikutip dari Kompas TV.

Saat proyek rumah DP 0 rupiah itu baru berjalan, Prasetyo sendiri menjabat sebagai Ketua Banggar. Namun dia mengaku bahwa pengesahan anggaran bukan mutlak oleh dirinya melainkan telah melalui suara forum.

“Jadi perencanaan pertamanya dari Gubernur dan diarahkan ke saya. Kebetulan saya sebagai Ketua Banggar untuk pengesahan apakah disetujui atau tidak,” kata Prasetyo.

Prasetyo mengungkapkan, banyak pihak yang terlibat dalam pembelian tanah di Cipayung untuk pembangunan hunian DP 0 persen tersebut.

Di antaranya DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi B. Kemudian Pemprov DKI melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perumda Sarana Jaya.

Baca juga: Ketika Anies Baswedan Pamer Kesuksesan Atasi Banjir Lewat Testimoni Pengurus RT-RW

Setelah anggaran pembelian tanah disetujui dewan, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan membuatkan payung hukum untuk proses pencairan duit.

Karena itu, Prasetyo tidak mengetahui proses eksekusi lahan yang dilakukan oleh Perumda Sarana Jaya.

"Banggar bukan semata-mata saya sendiri yang mengesahkan itu, dan itu juga anggaran tahun 2018. Ketua Komisi saat itu bukan saya, dan Koordinator (Komisi B) juga bukan saya, kok tiba-tiba ada nama saya, ini ngeri-ngeri sedap dan enggak enak,” ujar Prasetyo.

Meski merasa disudutkan, Prasetyo tidak merasa menjadi kambing hitam atau pihak yang disalahkan dalam kasus ini.

“Saya enggak ngerti, fungsi saya hanya pegang palu (mengesahkan) dan saya enggak merasa (dikambing hitamkan), karena enggak bermain itu kok. Biarkan saja mereka yang mengatakan itu, nanti dia sendiri yang mengatakan dosanya,” ucap Prasetyo.

Wagub DKI Sebut KPK Tidak Perlu Panggil Anies Baswedan

TribunMataram mengutip dari Kompas TV, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu memanggil Gubernur DKI Anies Baswedan. 

“Nggak perlu sampai pemanggilan demikian,” kata Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/3/2021).

Bagi Ariza, demikian ia kerap disapa, tidak perlu juga Gubernur DKI Anies Baswedan dikait-kaitkan dalam perkara ini. Ariza yakin perkara ini tidak sejauh yang diduga sejumlah pihak.

“Saya tidak ingin, apa ya, menduga-duga, saya kira tidak sejauh itu. Kalau semua urusan BUMN kemudian BUMN dipanggil?,” tanya Ariza.