Upaya Kudeta di Tubuh Partai Demokrat

Jokowi Bungkam, Lewat Menkopolhukam Mahfud MD Pemerintah Tolak Partai Demokrat Versi KLB Moeldoko

Nazaruddin saat menghadiri KLB Demokrat

TRIBUNMATARAM.COM - Angin segar akhirnya bertiup bagi Partai Demokrat kubu AHY.

Pemerintah secara resmi menolak dan tak mengakui pengesahan Partai Demokrat hasil KLB di mana menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Mahfud menyatakan dengan telah keluarnya keputusan Pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB), proses kekisruhan Partai Demokrat secara hukum administrasi negara telah selesai.

"Dengan demikian maka persoalan kekisruhan Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai, (selainnya itu) berada di luar urusan pemerintah," kata Mahfud saat mendampingi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam penyampaikan hasil verifikasi pemerintah atas permohonan kepengurusan KLB Partai Demokrat, Rabu (31/3/2021). 

Mahfud mengatakan, penyampaikan keputusan pemerintah ini merupakan murni persoalan hukum.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga membantah penyampaikan hasil verifikasi dari pemerintah terlambat. 

Baca juga: Jadi Ketua Umum Partai Versi KLB, Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat untuk Memimpin Demokrat

Baca juga: Moeldoko Disebut Akan Tinggalkan KSP Setelah Jabat Ketum KLB, Idham Azis Digadang Jadi Penggantinya

Hal ini karena hasil verifikasi itu disampaikan dua minggu setelah penyerahan dan perbaikan berkas.

"Begitu mereka melapor, dipelajari seminggu sesuai dengan ketentuan hukum, diberi waktu kepada yang bersangkutan untuk melengkapi seminggu."

"Perseis setelah seminggu kita umumkan. Itu tidak terlambat, sudah sanget cepat. Karena bagian yang ribut-ribut itu bukan bagian di hukum adminsitrasi," terangnya. 

Halaman
1234

Berita Populer