Tuntutan Tak Segera Dipenuhi, Mahasiswa Berencana Demo Lagi Besok Tepat saat Paripurna Terakhir DPR
Mahasiswa rencanakan demo menolak RUU KUHP dan UU KPK lagi, Senin (30/9/2019), minta pemerintah segera kabulkan tuntutan.
Bahkan banyak mahasiswa kampus di Jakarta juga ikut menggelar aksi massa di depan gedung DPR RI.
Aksi mereka ini cukup menarik perhatian dengan banyak hal.
Termasuk timbulnya beberapa korban luka bahkan meninggal karena kejadian ini.
• Sempat Koma, 1 Lagi Mahasiswa UHO Kendari Tewas di Demo DPRD Sultra, Cedera Kepala hingga Pendarahan
Hingga akhirnya kemarin Presiden Joko Widodo membuka suara.
Jokowi mengundang perwakilan mahahsiswa untuk bertemu dengannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Jokowi menyebut jika terutama mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang akan diundang hari ini.
"Besok (hari ini) kami akan bertemu dengan para mahasiswa terutama dari BEM," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019) kemarin.
Jokowi menghargai aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk di Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Menurutnya, aksi turun ke jalan yang dilakukan para mahasiswa sebuah bentuk demokrasi di Indonesia.
Ketika bertemu dengan puluhan tokoh senior di Istana Merdeka, Jokowi juga menegaskan jangan ada pihak-pihak yang meragukan komitmen dirinya atas demokrasi di Indonesia.
• Yusuf Kardawi Meninggal setelah Demo di Gedung DPRD Sultra, Bekas Benturan Tak Beraturan di Kepala
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia merespon undangan orang nomor satu di Indonesia ini, Jumat (27/9/2019).
Seperti dikutip TribunMataram.com dari Tribunnews.com BEM Seluruh Indonesia meminta pertemuan dilakukan terbuka dan disaksikan seluruh masyarakat.
"Menyikapi ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu apabila dilaksanakan terbuka dan disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," ucap Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, M Nurdiansyah dalam keterangan tertulisnya.
Pertemuan itu juga harus menjamin bahwa nantinya akan ada kebijakan yang kongkret demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik.
"Presiden harus menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam 'Maklumat Tuntaskan Reformasi" secara tegas dan tuntas," tegas M Nurdiansyah.