Breaking News:

Virus Corona

Jokowi Resmi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat, Minta Pemda Tak Ambil Kebijakan Sendiri

Ia mengimbau agar pemerintah daerah juga berpegang pada Keputusan Presiden yang telah ditandatangani ini.

Tangkapan Layar Kompas TV
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah telah mengambil langkah-langkah serius dalam menangani sebaran virus corona (Covid-19). Di sisi lain, Jokowi mengaku tak ingin menciptakan kepanikan dan keresahan masyarakat. 

TRIBUNMATARAM.COM - Setelah merencanakan adanya status darurat sipil, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Keputusan ini diambil atas dampak pandemi virus corona Covid-19 yang semakin parah.

Dalam keputusan status darurat kesehatan masyarakat ini, Jokowi berharap pemerintah daerah tak serta merta mengambil keputusan sendiri dalam menghadapi wabah.

Ia mengimbau agar pemerintah daerah juga berpegang pada Keputusan Presiden yang telah ditandatangani ini.

Mekanisme Rencana Darurat Sipil yang Disampaikan Jokowi untuk Hadapi Penyebaran Virus Corona

Saat Presiden Jokowi Ungkap Rencana Status Darurat Sipil dalam Menghadapi Wabah Covid-19

"Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat," kata Jokowi dalam video conference dari Istana Bogor, Selasa (31/3/2020).

Presiden Jokowi mengaku, sudah menandatangi Keputusan Presiden tentang kedaruratan kesehatan masyarakat.

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah telah mengambil langkah-langkah serius dalam menangani sebaran virus corona (Covid-19). Di sisi lain, Jokowi mengaku tak ingin menciptakan kepanikan dan keresahan masyarakat.
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah telah mengambil langkah-langkah serius dalam menangani sebaran virus corona (Covid-19). Di sisi lain, Jokowi mengaku tak ingin menciptakan kepanikan dan keresahan masyarakat. (Tangkapan Layar Kompas TV)

Ia juga menegaskan, opsi yang dipilih pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB).

Pemerintah menjadikan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar hukum.

Oleh karena itu, Jokowi meminta pemerintah daerah berpegang pada aturan yang telah diterbitkan.

"Tidak membuat kebijakan sendiri," kata dia.

Halaman
1234
Editor: Salma Fenty Irlanda
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved