Breaking News:

Virus Corona

Jokowi Resmi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat, Minta Pemda Tak Ambil Kebijakan Sendiri

Ia mengimbau agar pemerintah daerah juga berpegang pada Keputusan Presiden yang telah ditandatangani ini.

Editor: Salma Fenty Irlanda
Tangkapan Layar Kompas TV
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah telah mengambil langkah-langkah serius dalam menangani sebaran virus corona (Covid-19). Di sisi lain, Jokowi mengaku tak ingin menciptakan kepanikan dan keresahan masyarakat. 

Sampai Senin (30/3/2020) kemarin, ada 1414 kasus positif Covid-19 yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia.

Dari angka tersebut, 75 orang dinyatakan sembuh dan 122 lainnya meninggal dunia. (Kompas.com/ Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat".

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Kompas.com)

Rencana Jokowi Tetapkan Darurat Sipil

Ketika Presiden Joko Widodo akhirnya rencanakan darurat sipil untuk hadapi pandemi corona, bagaimana mekanismenya?

Presiden Jokowi akhirnya berencana menerapkan status darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19 yang semakin melonjak di Indonesia.

Jokowi pun meminta pemerintahan daerah untuk membantu rencana status darurat sipil ini, termasuk menjanjikan perlindungan sosial bagi pelaku ekonomi informal.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona.

 Demi Atasi Dampak Corona Kebijakan Ridwan Kamil Viral, 4 Bulan Potong Gaji PNS dan Dirinya Sendiri

 Corona Merebak, Ini Kebijakan Terbaru Presiden Jokowi yang Jadi Kabar Baik dari Sembako dan Kredit

Menurut Jokowi, hal itu perlu dilakukan dengan skala lebih besar. Oleh karena itu, ia meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini disertai dengan kebijakan darurat sipil.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020).

"Sehingga, tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," tuturnya.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved