Jika Pemerintah Tetapkan Larangan Mudik 2020, Kemenhub Akan Tutup Jalan Tol

TRIBUNMATARAM.COM - Pemerintah tengah membahas opsi larangan mudik Lebaran 2020 guna mencegah penyebaran virus corona ke berbagai daerah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya akan melarang transportasi umum maupun pribadi untuk bergerak antar daerah apabila mudik dilarang.

"Kalau sudah muncul larangan berarti skenario kita melarang seluruh angkutan umum, melarang kendaraan pribadi, melarang sepeda motor yang mudik," ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (20/4/2020).

• Mudik ke Timor Leste, 7 Mahasiswa Positif Virus Corona, Sempat Makan di NTT Sampai Warungnya Dicari

Untuk memaksimalkan upaya pencegahan masyarakat berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya, Kemenhub berencana menutup jalan tol.

"Nanti kalau dilarang akan diberlakukan demikian (penutupan jalan tol)," kata Budi.

Lebih lanjut, opsi pelarangan mudik rencananya akan kembali dibahas bersama di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Meski demikian, Budi mengatakan, seluruh jajaran eselon 1 Kemenhub sepakat untuk melarang mudik Lebaran 2020.

"Kemarin diskusi-diskusi kita dengan yang lain itu kita kayanya semakin kuat, semakin kuat, message yang kita bangun adalah larangan mudik," ujarnya

• Penumpang Tipu Driver Ojol Sampai Solo Baru Mudik dari Jakarta, Alami Batuk Dibawa ke Rumah Sakit

Budi bahkan menyebutkan aturan tertulis mengenai larangan mudik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan sedang dirancang.

"Sudah di biro hukum," ucapnya. (Kompas.com/ Rully R. Ramli/ Sakina Rakhma Diah Setiawan)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bila Larangan Mudik Lebaran Diterapkan, Jalan Tol Akan Ditutup"

Berapa Persen Masyrakat yang Tetap Mudik Saat Wabah Corona?

Wabah virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19 masih berlangsung.

Bahkan, mendekati bulan Ramadhan tahun 2020 ini, membuat dilema bagi masyarakat dalam memutuskan untuk mudik atau tidak.

Mudik adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat merayakan hari raya Idul Fitri, dengan pulang ke kampung halaman atau ke daerah asal masing-masing untuk berjumpa dan berkumpul dengan sanak saudara.

Namun, pandemi Covid-19 yang proses perluasan penyebaran virus penyebabnya, yaitu SARS-CoV-2, sangat mungkin terjadi di kerumunan orang ramai.

Maka, pemerintah mengimbau agar masyarakat pada momen kali ini tidak melakukan mudik dan terus menjaga strategi pencegahan lainnya.

• Prediksi Pakar Soal Virus Corona di Indonesia, 1,3 Juta Kasus Hingga Tengah Mei Jadi Puncak Covid-19

Lantas apakah masyarakat akan melaksanakan imbauan tersebut atau justru tetap melakukan mudik?

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait mudik dan potensi penularan virus corona, SARS-CoV-2 yang bisa terjadi dalam proses itu.

Beberapa lembaga bekerja sama untuk mengetahuinya dengan melakukan survei.

Lembaga-lembaga tersebut yaitu Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, serta jurnalis.

• Pemuda Ngaku Polisi Ngamuk Disuruh Pakai Masker, Layangkan Tendangan & Pukulan ke Pria Paruh Baya

Bencana dan krisis Indonesia

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Herry Jogaswara mengatakan, kondisi dilematis antara tidak akan mudik ataupun tetap akan mudik di kalangan masyarakat menjadi semakin kompleks.

“Kondisi ini semakin kompleks dengan situasi pandemik Covid-19 yang menyebabkan terganggunya penduduk akibat terhentinya sebagian kegiatan ekonomi,” kata Herry.

Oleh karena persoalan ekonomi itulah, dikatakan Herry, saat ini sebagian penduduk telah memilih kembali ke kampung dibandingkan menetap di kota dengan pertimbangan kehilangan mata pencarian dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pandemi Covid-19 ini.

Berikut ini data survei persepsi masyarakat terhadap mobilitas dan transportasi terkait polemik mudik di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia.

Survei tersebut melibatkan masyarakat umum dengan total responden sejumlah 3.853 orang. Rentang usia sekitar 15-60 tahun ke atas.

Sementara presentasi jenis kelamin perempuan dan laki-laki berimbang.

Herry menyebutkan, sebesar 56,22 persen responden menjawab tidak akan mudik, termasuk di dalamnya 20, 98 persen masih dalam tahap berencana untuk membatalkan mudik.

“Meskipun demikian, persentase masyarakat yang mudik dinilai masih tinggi di angka 43,78 persen,” ungkap Herry.

• Jalankan Bulan Ramadhan di Tengah Pandemi Virus Corona, Simak Anjuran MUI Agar Tetap Aman Beribadah

Apakah penduduk akan tetap mudik dalam kondisi macam ini?

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Rusli Cahyadi, menjelaskan, pihaknya dalam melakukan survei mencoba memperdalam jawaban koresponden tentang polemik mudik atau tidak.

Peneliti menemukan beberapa di antaranya koresponden setelah mereka mengakumulasi dari potensi penyakit Covid-19, imbauan, dan ragamnya informasi yang diperoleh terkait wabah ini, sebagian besar masih mempertimbangkan dan berpikir ulang.

"Mereka akan menunda (mudik). Jika saja pemerintah lebih tegas melarang atau mengimbau, seperti untuk ASN, Polri, TNI dan pegawai BUMN," ujar Rusli dalam diskusi online bertajuk "Pandemik Covid-19: Mudik atau Tidak?", Selasa (14/4/2020).

Imbauan tidak mudik agar memutuskan rantai penularan virus corona ini sangat perlu ketegasan dari pemerintah.

Dikatakan oleh IPAI, Sudibyo Alimoeso, warga yang terpaksa pulang kampung umumnya karena dua hal.

• Penumpang Tipu Driver Ojol Sampai Solo Baru Mudik dari Jakarta, Alami Batuk Dibawa ke Rumah Sakit

Di antaranya penghasilan turun atau tidak ada penghasilan karena praktik pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) dan ritual yang tidak bisa ditinggalkan.

"Makanya, pemerintah harus siap mempertimbangkan menyelamatkan masyarakat dari pandemi atau menyelamatkan ekonomi saja," kata Sudibyo.

Oleh sebab itu, supaya masyarakat bisa memutuskan dengan lebih jelas lagi untuk tidak mudik dalam selama pandemi ini masih berlangsung agar potensi penyebaran episentrum pandemi ini tidak meluas lagi ke wilayah lain selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

• Kemenhub Resmi Hapuskan Program Mudik Gratis Lebaran 2020 Menyusul Wabah Corona Makin Parah

Partisipasi publik dalam grafik survei menunjukkan pergerakan pemudik atau calon pemudik dari satu lokasi ke lokasi lain, jadi sangat berpotensi terjadi penularan yang sangat luar biasa.

"Minta untuk masyarakat tidak mudik, tapi kita minta kebijakan dan kejelasan dari pemerintah itu harus tegas," ujar Rusli.

Selain itu, Rusli menegaskan, persoalan utama dalam polemik mudik Lebaran di tengah pandemi virus corona ini adalah persoalan kultural, dan sebaiknya pemerintah juga dapat mengambil cara strategis melalui sosial budaya, jangan hanya dalam aspek ekonomi. (Kompas.com/ Ellyvon Pranita/ Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Corona Masih Melanda, Survei Masyarakat Pilih Mudik atau Tidak?"

dan di Tribunnews.com dengan judul Bila Larangan Mudik 2020 Diterapkan, Kemenhub Akan Tutup Tol dan Larang Seluruh Transportasi Umum