Protes Orangtua yang Anaknya Gagal Masuk Sekolah Negeri 'Makan Aja Susah, Mana Ada Bayar Swasta'

TRIBUNMATARAM.COM - Protes para orangtua wali murid yang anaknya gagal masuk sekolah negeri karena peraturan baru.

Sistem PPBB baru yang dicanangkan pemerintah tampaknya justru menyulitkan para orangtua.

Tka sedikit, masyarakat kelas menengah ke bawah yang mengaku keberatan dengan sistem PPDB yang sekarang.

Mobil Kepala Dinas Pendidikan Padang, Sumatera Barat, Habibul Fuadi dicegat oleh wali murid yang mayoritas merupakan ibu-ibu di Kantor DPRD Padang, Selasa (7/7/2020).

• POPULER Curhatan Ibu Anaknya Jadi Korban Kecurangan PPDB Zonasi, Depresi & Sering Tertawa Sendiri

• Ikut Terdampak PPDB Zonasi, Ibu Beberkan Kondisi Anaknya: Kadang Tertawa Sendiri, Tidak Mau Makan

Pencegatan mobil kepala dinas itu dipicu lantaran mereka tak terima anaknya tidak lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah menengah pertama (SMP) negeri di wilayah itu.

"Agiah (beri) jawaban, Pak Kadis," teriak para ibu.

Ratusan orangtua geruduk DPRD Padang

Ilustrasi PPDB(RONY ARIYANTO NUGROHO)

Peristiwa tersebut bermula ketika ratusan orangtua menggeruduk DPRD Padang pada Selasa (7/7/2020).

Mereka menunggu hasil pertemuan antara DPRD dan Dinas Pendidikan Padang, serta menyampaikan aspirasi mengenai PPDB.

Rupanya ada beberapa wali murid yang hadir, anak mereka tak lolos dalam PPDB SMP.

Mereka pun lalu mengejar mobil Kepala Dinas Pendidikan Habibul Fuadi saat hendak meninggalkan gedung DPRD Padang.

Orangtua yang mayoritas para ibu tersebut juga mendesak Habibul memberikan jawaban atas protes mereka.

 

ilustrasi sekolah menengah pertama.(DRI)

Tak mampu sekolahkan swasta

Ketika mengejar mobil, sejumlah petugas Satpol PP Padang berusaha menghalang-halangi para orangtua.

Salah satu wali murid adalah Yeni (48).

Dia protes karena tak bisa menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.

Padahal, dia tidak mampu jika menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

"Mana sanggup bayar sekolah swasta. Kondisi sekarang sudah susah. Untuk makan saja sudah susah, mana ada bayar uang sekolah swasta," kata Yeni.

Kapasitas SMP tak cukup

Ilustrasi sekolah(KOMPAS.com/Junaedi)

Habibul angkat bicara terkait protes para orangtua murid.

Dia menjawab bahwa jumlah SMP di Padang tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD.

Tentu sekolah negeri tidak mampu menampung seluruhnya.

"Hanya 60 persen yang bisa diterima di SMP negeri. Sisanya tentu bisa di swasta atau MTs," jelas Habibul.

Adapun jumlah lulusan SD di Kota Padang ada 15.836 orang, sedangkan SMP negeri hanya berkapasitas 8.697 siswa.

"Kita minta orangtua paham bahwa SMP negeri tidak mampu menampung semua lulusan SD. Hanya mampu 60 persen dari lulusan SD," jelas Habibul.

Curhatan Ibu Anaknya Jadi Sering Tertawa Sendiri

Berlakunya PPDB Zonasi yang menyulitkan rupanya mula berdampak pada psikis sang anak, berikut curhatan seorang ibu.

Seorang wali murid di Jember, Jawa Timur Dwi Riska mencurahkan isi hatinya terkait persoalan PPDB sistem zonasi.

Sambil menangis, Dwi menuturkan, anaknya depresi lantaran terdampak PPDB sistem zonasi.

"Saya dibikin pusing, kadang (anak saya) tertawa sendiri, tidak mau makan.

• Sekolah Masih Belum Dibuka, Mendikbud: Pemebelajaran Jarak Jauh, Akan Jadi Permanen

Bagaimana seorang ibu melihat anaknya seperti itu," kata Dwi sembari terisak, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Jember, Kamis (2/7/2020).

Berawal tak diterima, diduga ada kecurangan

shutterstock Ilustrasi/Dwi menuturkan, awalnya anaknya mendaftar di SMAN 2.

Sesuai dengan aturan zonasi, seharusnya sang anak diterima lantaran sekolah tersebut berjarak 1,6 kilometer.

Namun, rupanya sang anak malah diterima di SMAN 5 yang jaraknya lebih jauh.

Diduga ada pemalsuan Surat Keterangan Domisili (SKD).

Mereka yang berjarak jauh, hingga 36 kilometer justru malah lolos diduga lantaran SKD palsu.

"Kalau tidak ada kecurangan mungkin saya terima," kata Dwi Riska.

• Ruben Onsu Puas dengan Rapor Sekolah Betrand Peto, Sarwendah Soroti Nilai yang Jeblok, Pelajaran Ini

BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COM Wali murid yang tergabung dalam persatuan orang tua peduli pendidikan anak Jember saat mendatangi kantor DPRD Jember

Desak DPRD lakukan investigasi

Selain Dwi, sejumlah wali murid yang lain juga menggeruduk DPRD Jember.

Mereka menuntut DPRD turun langsung ke SMA yang diduga terkait dengan SKD palsu untuk melakukan investigasi.

Para wali murid mendesak, jika benar ditemukan SKD palsu maka mereka yang dinyatakan lolos masuk SMA tersebut harus dibatalkan.

Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi mengemukakan, pihaknya berjanji akan melakukan rapat gabungan untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

"Untuk membongkar perlu rapat gabungan karena surat domisili urusan Dispenduk,” jelas dia.

(Kompas.com /Kontributor Padang, Perdana Putra/Kontributor Jember, Bagus Supriadi)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ""Makan Saja Susah, Mana Ada Bayar Sekolah Swasta..." dan judul ""Kadang Anak Saya Tertawa Sendiri, Tak Mau Makan, Bagaimana Seorang Ibu Melihat Anaknya Seperti Itu..""

BACA JUGA Tribunnewsmaker.com dengan judul Protes Orangtua yang Anaknya Gagal Masuk Sekolah Negeri 'Makan Susah, Mana Ada untuk Bayar Swasta'.