Jakarta Kembali Terapkan PSBB Total, Respon Epidemiologi: yang Sekarang Harus Sungguh-sungguh

"Level 3 sudah sangat menyeramkan. Banyak negara sudah nge-banned kita," imbuhnya.

Windhu mengatakan, level tiga adalah level yang sangat menyeramkan dan tak heran banyak negara telah melarang warganya untuk mendatangi Indonesia sementara itu.

Sebab itu, penanganan di DKI Jakarta dan seluruh Indonesia pun tidak bisa main-main lagi.

"DKI (Jakarta) bagus akan menerapkan PSBB mulai tanggal 14 (September). Tetapi betul-betul harus serius," ujar Windhu.

Dia menyampaikan, PSBB yang serius maksudnya jangan sampai ada pergerakan manusia baik di dalam wilayah maupun di luar wilayah.

Seperti kita tahu, penularan virus corona SARS-CoV-2 melalui kontak antar manusia.

Sementara itu, pakar epidemiologi Indonesia di Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa PSBB merupakan strategi tambahan untuk menghadapi suatu pandemi.

Lihat Foto

Petugas pemakaman membawa peti jenazah pasien suspect virus corona atau Covid-19 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, Kamis (9/9/2020). Petugas administrasi TPU Pondok Ranggon mengatakan saat ini jumlah makam yang tersedia untuk jenazah dengan protokol COVID-19 tersisa 1.069 lubang makam, dan diperkirakan akan habis pada bulan Oktober apabila kasus kematian akibat COVID-19 terus meningkat.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Upaya ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi mobilitas manusia agar penularan Covid-19 tidak meluas.

Namun di sisi lain, hal ini juga harus dibarengi dengan testing atau pengujian melalui tes PCR dan tracing atau pelacakan orang kontak erat kasus Covid-19.

"Dengan membatasi pergerakan orang akan meminimalisir terjadinya risiko penularan. PSBB ini untuk memberi waktu pada rumah sakit untuk merawat pasien yang saat ini (jumlahnya) membludak," kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

• Lebih dari Sebulan PSBB, Tren Kasus Pasien Virus Corona di Jakarta Grafiknya Masih Naik Turun

Sanksi tegas

Dengan kondisi Indonesia saat ini, aturan PSBB seharusnya juga dibarengi dengan sanksi hukum yang tegas.

"Kalau tidak ada sanksi tegas, pelanggaran sangat mungkin terjadi," ujar Windhu.

Dia menyampaikan, sanksi yang tegas seharusnya bukan hanya ditujukan untuk tiap individu. Namun juga berlaku untuk korporasi atau lembaga apapun yang melanggar PSBB ini.

Oleh sebab itu, Windhu berharap segera diterbitkan payung hukum yang jelas dan keras untuk pelanggaran PSBB.