Ketika Menkes Budi Gunadi Sadikin Kelimpungan Pakai Data dari Kemenkes 'Kapok, Tak Sesuai Fakta'

Dengan demikian, harapannya vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lebih cepat.

"Mungkin itu bisa kita berikan (izin). Saya lihat kalau seperti ini sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja, pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri," kata dia.

Baca juga: Raffi Ahmad Mulai Rasakan Efek Samping Disuntik Vaksin Covid-19, Tapi Malah Keluyuran Tanpa Maker

Baca juga: Testimoni Presiden Jokowi setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Tensi Normal : Gak Terasa

Syaratnya, vaksin Covid-19 yang dibeli harus sesuai dengan yang diiizinkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Selain itu, data penerima vaksin juga harus dilaporkan kepada pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih.

"Vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM. Dan datanya harus satu dengan kita (pemerintah), karena saya tidak mau nanti datanya berantakan lagi," ucap Budi.

Kendati begitu, Budi menegaskan opsi ini masih dalam diskusi dan belum final.

Ia mengatakan, pemerintah berupaya melaksanakan program vaksinasi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

"Itu belum final. Itu masih dalam diskusi, karena kami takutnya sensitif kalau misalnya tidak ditata dengan baik. Kami welcome diskusikan itu," kata dia.

(Kompas.com/ Dian Erika Nugraheny/Tsarina Maharani)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkes Kapok Gunakan Data Kemenkes, akan Pakai Data KPU untuk Basis Vaksinasi Covid-19"

dan judul "Menkes Buka Opsi Vaksin Covid-19 Mandiri, Diberikan bagi Perusahaan untuk Karyawan"

BACA JUGA Tribunnewsmaker.com dengan judul Untuk Vaksin Gratis, Menkes Budi Gunadi Kelimpungan Pakai Data Kemenkes 'Kapok! Tak Sesuai Fakta'