Ketika Menkes Budi Gunadi Sadikin Kelimpungan Pakai Data dari Kemenkes 'Kapok, Tak Sesuai Fakta'

TRIBUNMATARAM.COM - Ketika Menkes Budi Gunadi Sadikin kapok pakai data dari Kemenkes, disebut tak sesuai dengan lapanngan.

Vaksinasi Covid-19 saat ini menjadi fokus utama bagi Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Namun, untuk menyamakan data penerima vaksin Covid-19, Budi mengaku justru kelimpungan saat memakai data dari Kemenkes.

Menteri Kesehatan ( Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.

Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.

Selain itu, Budi juga menyebut sudah kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi dikutip dari acara " Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Sempat Ditawarkan Gratis, Menkes Mulai Buka Opsi Vaksin Mandiri untuk Perusahaan, Syaratnya 1

Baca juga: Sertijab ke Budi Gunadi Sadikin, Terawan Bersyukur Dicopot Jadi Menkes Meski Tugasnya Belum Usai

"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," lanjutnya.

Sebelum menyampaikan hal itu, Budi sempat mengungkapkan pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes.

Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.

"(Disebutkan) RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta cukup. Ah saya kapok. Saya enggak percaya data nasional," ungkap Budi.

Dia lantas menelusuri data sarana kesehatan baik tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota.

Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi.

"Itu 60 persen, tidak cukup. Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas penuh (jumlahnya banyak) pasti bisa. Tetapi begitu di Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari atau delapan tahun (vaksinasi selesai)," tegas Budi.

"Jadi sekarang saya sudah lihat by kabupaten/kota strategi vaksinasinya. Maka kami akan perbaiki stateginya," tambahnya.

Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 seharusnya memang bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih dari satu tahun.

Menurut perhitungan Jokowi, target tersebut mampu direalisasikan Indonesia karena memiliki sarana dan vaksinator yang mendukung.

Salah satunya, keberadaan 10.000 Puskesmas di Indonesia.

"Ada kurang lebih 30.000 vaksinator, ada 10.000 Puskesmas, 3.000 RS yang bisa kita gerakkan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam 11th Kompas 100CEO Forum 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Dia lantas menjelaskan, apabila satu vaksinator bisa menyuntik vaksin kepada 30 orang dalam satu hari, maka capaian vaksinasasi dalam sehari sudah mencapai hampir 1 juta orang.

Jokowi menyebut capaian itu merupakan angka yang besar sekali. Terlebih jika sarana RS dan Puskesmas mendukung secara maksimal.

"Ini angka yang besar sekali. Ini kekuatan kita ada di sini. Negara lain tidak punya Puskesmas. Kita memiliki yang setiap tahun juga sudah melakukan vaksinasi imunisasi kepada anak-anak kita," ungkap Jokowi.

"Karenanya, ini harus terus kita dorong juga kesiapan vaksinnya jangan sampai terlambat. Ini kenapa pernah saya bilang tidak ada setahun harusnya vaksinasi bisa kita selesaikan. Dari angka-angkanya yang saya hitung kita bisa," tambahnya.

Sempat Buka Opsi Vaksin Mandiri

Sempat ditawarkan gratis ke seluruh masyarakat, Menkes tawarkan opsi vaksinasi mandiri oleh perusahaan agar berjalan lebih cepat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin baru-baru ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan vaksinasi mandiri untuk diberikan kepada perusahaan.

Namun, ada syarat yang diajukan oleh Budi saat pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.

Diingatkan, vaksinasi mandiri itu bukan perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.

"Bolehnya untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Budi menjelaskan, perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19.

Dengan demikian, harapannya vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lebih cepat.

"Mungkin itu bisa kita berikan (izin). Saya lihat kalau seperti ini sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja, pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri," kata dia.

Baca juga: Raffi Ahmad Mulai Rasakan Efek Samping Disuntik Vaksin Covid-19, Tapi Malah Keluyuran Tanpa Maker

Baca juga: Testimoni Presiden Jokowi setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Tensi Normal : Gak Terasa

Syaratnya, vaksin Covid-19 yang dibeli harus sesuai dengan yang diiizinkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Selain itu, data penerima vaksin juga harus dilaporkan kepada pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih.

"Vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM. Dan datanya harus satu dengan kita (pemerintah), karena saya tidak mau nanti datanya berantakan lagi," ucap Budi.

Kendati begitu, Budi menegaskan opsi ini masih dalam diskusi dan belum final.

Ia mengatakan, pemerintah berupaya melaksanakan program vaksinasi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

"Itu belum final. Itu masih dalam diskusi, karena kami takutnya sensitif kalau misalnya tidak ditata dengan baik. Kami welcome diskusikan itu," kata dia.

(Kompas.com/ Dian Erika Nugraheny/Tsarina Maharani)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkes Kapok Gunakan Data Kemenkes, akan Pakai Data KPU untuk Basis Vaksinasi Covid-19"

dan judul "Menkes Buka Opsi Vaksin Covid-19 Mandiri, Diberikan bagi Perusahaan untuk Karyawan"

BACA JUGA Tribunnewsmaker.com dengan judul Untuk Vaksin Gratis, Menkes Budi Gunadi Kelimpungan Pakai Data Kemenkes 'Kapok! Tak Sesuai Fakta'