Tak Ingin Ada Liburan Panjang, Menteri Kesehatan Budi Gunadi: 'Terbukti Tingkatkan Kasus Covid-19'
Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan bahwa dirinya tak ingin ada liburan panjang.
lihat foto
TRIBUNMATARAM.COM - Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan bahwa dirinya tak ingin ada liburan panjang.
Ia beralasan, libur panjang terbukti meningkatkan kasus Covid-19.
Berikut pengakuan selengkapnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak ingin ada liburan panjang selama pandemi Covid-19.
Sebab, berdasar pengalaman, libur panjang berakibat pada peningkatan kasus virus corona.
"Jangan sampai ada liburan panjang yang selalu terbukti secara empiris meningkatkan 30 sampai 50 persen, bahkan ada beberapa saat sampai 100 persen itu kita hindari," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).
• Komandan Brimob Meriang Lalu Meninggal 5 Hari Usai Divaksin, Kadinkes: Hipertensi & Positif Covid-19
• Ketika Menkes Budi Gunadi Sadikin Kelimpungan Pakai Data dari Kemenkes Kapok, Tak Sesuai Fakta
Budi mengatakan, saat ini, perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang baik.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro berdampak pada penurunan kasus aktif Covid-19, angka kematian pasien, dan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit turun.
Budi meminta supaya hasil positif ini dapat terus dijaga dan semakin ditingkatkan.
"Ditambah dengan vaksinasi juga programnya kombinasi yang baik, tolong kita jaga," ujarnya.
• Mark Sungkar Positif Covid Saat Terjerat Korupsi, Menggigil Ketika Ambil Air Wudhu, Sidang Ditunda
Oleh karenanya, alih-alih melakukan mobilitas selama masa libur panjang, Budi meminta masyarakat patuh pada aturan PPKM mikro.
Pembukaan beragam sektor dilakukan secara perlahan demi mencegah penularan virus.
"Sehingga rakyat tidak merasa letih kalau kemudian kasusnya naik lagi, kemudian kita harus mengerem kegiatan," kata Budi.
Budi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul "Menkes: Jangan Ada Libur Panjang, Terbukti Tingkatkan Kasus Covid-19".
"Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan semoga kasus penularan Covid 19 terus bisa kita kendalikan," katamya.
Untuk semakin menekan laju kasus aktif Covid-19, pemerintah kembali memperpanjang PPKM skala mikro.
Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari.yakni selama 6-19 April 2021.
• Sang Kakak Positif Covid-19, Nia Ramadhani Lakukan Tes PCR & Kaget Lihat Hasilnya: Barengan Terus
Pada PPKM jilid kelima pemerintah menambahkan lima wilayah cakupan, sehingga total ada 20 provinsi yang bakal memberlakukan kebijakan ini.
Lima provinsi tambahan tersebut yaitu Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, dan Papua.
Sementara, 15 provinsi lainnya yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Ketika Menkes Budi Gunadi Sadikin Kelimpungan Pakai Data dari Kemenkes
Ketika Menkes Budi Gunadi Sadikin kapok pakai data dari Kemenkes, disebut tak sesuai dengan lapanngan.
Vaksinasi Covid-19 saat ini menjadi fokus utama bagi Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Namun, untuk menyamakan data penerima vaksin Covid-19, Budi mengaku justru kelimpungan saat memakai data dari Kemenkes.
Menteri Kesehatan ( Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.
Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.
Selain itu, Budi juga menyebut sudah kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi dikutip dari acara " Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).
Baca juga: Sempat Ditawarkan Gratis, Menkes Mulai Buka Opsi Vaksin Mandiri untuk Perusahaan, Syaratnya 1
Baca juga: Sertijab ke Budi Gunadi Sadikin, Terawan Bersyukur Dicopot Jadi Menkes Meski Tugasnya Belum Usai
"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," lanjutnya.
Sebelum menyampaikan hal itu, Budi sempat mengungkapkan pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes.
Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.
"(Disebutkan) RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta cukup. Ah saya kapok. Saya enggak percaya data nasional," ungkap Budi.
Dia lantas menelusuri data sarana kesehatan baik tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota.
Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi.
"Itu 60 persen, tidak cukup. Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas penuh (jumlahnya banyak) pasti bisa. Tetapi begitu di Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari atau delapan tahun (vaksinasi selesai)," tegas Budi.
"Jadi sekarang saya sudah lihat by kabupaten/kota strategi vaksinasinya. Maka kami akan perbaiki stateginya," tambahnya.
Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 seharusnya memang bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih dari satu tahun.
Menurut perhitungan Jokowi, target tersebut mampu direalisasikan Indonesia karena memiliki sarana dan vaksinator yang mendukung.
Salah satunya, keberadaan 10.000 Puskesmas di Indonesia.
"Ada kurang lebih 30.000 vaksinator, ada 10.000 Puskesmas, 3.000 RS yang bisa kita gerakkan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam 11th Kompas 100CEO Forum 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (21/1/2021).
Dia lantas menjelaskan, apabila satu vaksinator bisa menyuntik vaksin kepada 30 orang dalam satu hari, maka capaian vaksinasasi dalam sehari sudah mencapai hampir 1 juta orang.
Jokowi menyebut capaian itu merupakan angka yang besar sekali. Terlebih jika sarana RS dan Puskesmas mendukung secara maksimal.
"Ini angka yang besar sekali. Ini kekuatan kita ada di sini. Negara lain tidak punya Puskesmas. Kita memiliki yang setiap tahun juga sudah melakukan vaksinasi imunisasi kepada anak-anak kita," ungkap Jokowi.
"Karenanya, ini harus terus kita dorong juga kesiapan vaksinnya jangan sampai terlambat. Ini kenapa pernah saya bilang tidak ada setahun harusnya vaksinasi bisa kita selesaikan. Dari angka-angkanya yang saya hitung kita bisa," tambahnya. (Kompas/ Fitria Chusna Farisa)
BACA JUGA : di Tribunnewsmaker.com dengan judul Tak Ingin Ada Libur Panjang, Menteri Kesehatan Budi Gunadi: 'Terbukti Tingkatkan Kasus Covid-19'.
