Bupati PPU Tak Mau Terlibat Penanganan Covid, Sebut Hanya Timbulkan Masalah Hukum: Mohon Diviralkan

Jika itu sudah bisa tepat ditangani maka tidak akan terjani penularan Covid-19 dan ekonomi tetap bisa berjalan.

"Disaat protokolnya sudah jalan di kampung di RT sudah betul semua tadi yang disampaikan bapak-bapak dari TNI, Polri, BNPB, Menkes itu sudah betul semua."

"Seperti itu yang saya lakukan di Surabaya.

Kalau itu tepat ditangani dan akhirnya tidak terjadi penularan dan itu ekonomi tetap bisa jalan," terang Risma.

• KBM Kembali Daring dan Tempat Ibadah di Zona Merah Ditutup Sementara, Ini Aturan PPKM Mikro Terbaru

PPKM Mikro Masih yang Paling Tepat

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan prinsipnya pemerintah menerima setiap masukan masyarakat dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Termasuk adanya masukan agar pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ataupun karantina alias lockdown menyikapi melonjaknya kasus Covid-19.

"Bapak presiden dan tentu pemerintah bahwa saat ini menyambut baik setiap masukan masyarakat termasuk usulan memberlakukan kembali PSBB atau lockdown total," kata Ngabalin dalam video yang diterima Tribunnews.com, Selasa (22/6/2021).

Hanya saja kata Ngabalin, Pemerintah melakukan pengkajian terhadap setiap masukan atau aspirasi.

Pemerintah hingga saat ini menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro masih yang paling tepat.

"Setelah bapak presiden dan pemerintah mempelajari berbagai opsi penanganan covid-19.

Dengan memperhatikan atau memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga pengalaman negara-negara lain yang mengalami situasi sangat parah dalam pandemi covid-19.

Saya ingin katakan bahwa PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat," katanya.

• Heboh Wacana PSBB Diberlakukan Lagi, Ridwan Kamil: Uang Kami Habis untuk Masker, APD, dan Lain-lain

Minta Pemerintah Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional

Sebelumnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mempertimbangkan opsi lockdown regional merespons peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai, kebijakan lockdown regional per pulau sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Meminta pemerintah untuk mempertimbangkan lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatra, dan Kalimantan," kata Bamsoet melalui keterangannya, Selasa (22/6/2021).

Bamsoet mengatakan, pemerintah juga harus mendorong seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 untuk melakukan penambahan kapasitas Bed Occupancy Ratio atau BOR.

Menurutnya, kapasitas BOR harus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya medis dan kelengkapan medis lainnya seperti suplai oksigen.

"Mengingat, banyaknya RS yang menambah kapasitas BOR namun tidak memperhatikan hal-hal penting tersebut," ucapnya.

Di sisi lain, Bamsoet berharap masyarakat menjadikan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh daerah sebagai alarm darurat atau peringatan bahwa penyebaran Covid-19 sudah semakin mengkhawatirkan.

"Sehingga diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, serta mengikuti dan mematuhi imbauan pemerintah untuk tidak beraktivitas diluar rumah sementara waktu guna mencegah penularan Covid-19," kata Bamsoet seperti dikutip dari Tribunnews.com dengan judul Mensos Risma Nilai Indonesia Tak Bisa Lockdown Seperti Luar Negeri: Disana Kapasitas Keuangan Tinggi.

Ridwan Kamil: Uang Kami Habis untuk Masker, APD, dan Lain-lain

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, angkat bicara mengenai wacana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan laju Covid-19 di Indonesia.

Ridwan Kamil adalah satu dari sejumlah kepala daerah yang keberatan dengan kebijakan tersebut.

Menurutnya, Pemprov Jawa Barat tidak punya anggaran lagi untuk memberikan subsidi pada masyarakat yang terdampak.

Hal itu dikarenakan pihaknya banyak menghabiskan uang untuk keperluan masker dan APD.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menyampaikan hal tersebut pada wartawan di daerah Cianjur, Selasa, 22 Juni 2021.

"Kami sudah tidak punya banyak anggaran lagi kalau harus PSBB dengan subsidi.

• Kasus Covid Naik, Ngabalin Sebut karena Warga Nekat Mudik: Berbusa-busa Mulut Presiden Mengingatkan

• Kerja Sendiri, Pelaku Sudah Cetak 1.252 Surat Bebas Covid-19 & Beraksi 3 Bulan di Bandara Pekanbaru

Karena uang kita banyak fokus buat beli masker, APD dan lain-lain.

Realitanya seperti itu," ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul ""Kami Sudah Tidak Punya Anggaran Lagi kalau PSBB dengan Subsidi..."".

Menurutnya, pemerintah pusat harus menyiapkan bantuan sembako untuk warga yang di rumah tidak bekerja.

Hal itu jadi rumit bagi pihak Pemprov.

"Karena tidak semua orang bisa work from home (WFH).

Ada profesi-profesi yang kalau WFH dia tidak dapat penghasilan, dan itu agak rumit lah," ujar Emil.

Ridwan Kamil: kalau kasus turun, jangan kasih libur lagi

Karena itu, Emil berharap lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Barat bisa menurun dalam waktu dekat.

"Kita pernah mengalami ini kan di awal tahun, sehingga kita berharap polanya sama, menurun setelah empat minggu. Ini masih ada 2 minggu lagi," kata Emil.

"Tapi, setelah turun titip jangan dikasih libur lagi. Kalau libur lagi kami di lapangan berulang-ulang lagi dalam hal ini, kira-kira begitu," pungkasnya.

Baca berita lainnya terkait Virus Corona

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail) (TribunKaltim/ Dian Mulia Sari)