Dikecam, DPR Terpapar Covid19 Difasilitasi Isoman di Hotel dengan Uang Negara, Dianggap Minim Empati
Di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, sebagai wakil rakyat, DPR justru mendapatkan tempat istimewa untuk isolasi mandiri.
lihat foto
Menurut Lucius, alasan mengikuti aturan dengan melaksanakan kebijakan khusus adalah hal konyol.
Sebab, menurutnya acuan DPR seharusnya suara rakyat dan kebutuhan rakyat, bukan hanya menurut dengan aturan yang menguntungkan diri sendiri.
"Acuan DPR tentu saja adalah suara rakyat. Suara rakyat dan kebutuhan rakyat harus menjadi dasar bagi mereka untuk menilai kebijakan pemerintah sekalipun kebijakan itu menguntungkan mereka," ucap Lucius.
"Kalau DPR nurut saja karena menguntungkan mereka ya, maka DPR memang jelas tak peduli dan mau diistimewakan," jelasnya, dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (28/7/2021).
Lucius menilai, adanya fasilitas isoman khusus anggota dewan menambah deretan kebijakan DPR yang tak peduli dengan rakyat.
Ia pun memaparkan, sejak awal pandemi, beberapa kebijakan serupa muncul dari Parlemen.
Tentu, kebijakan tersebut seakan tak menunjukkan empati pada rakyat.
Misalnya, test PCR khusus ketika warga kebanyakan kesulitan mengaksesnya karena mahal.
Vaksinasi khusus bagi anggota dan keluarga, permintaan ICU khusus, sampai kebijakan pelat kendaraan khusus anggota DPR.
"Sayangnya semua protes dan kritikan itu nampak dianggap angin lalu."
"Maka bukan hanya kebijakannya saja yang membuat DPR dianggap tak peduli tetapi juga soal respons mereka pada suara publik," ucap Lucius, dikutip dari Tribunnews.com dengan judul Fasilitas Hotel untuk Isoman Anggota Dewan Menuai Kecaman, Dianggap Konyol dan Minim Empati
Lucius mengatakan, ketidakpedulian DPR pada suara rakyat tentu saja sesuatu kontras.
Sebab, secara kelembagaan DPR adalah satu-satunya lembaga yang bekerja atas kepercayaan untuk mewakili publik atau rakyat di hadapan kebjiakan pemerintah.
"Kebijakan DPR harus berdasarkan aspirasi dan kondisi rakyat. Apalagi di masa sulit pandemi saat ini."
"Masa dimana seharusnya DPR dituntut sungguh-sungguh menghadirkan wajah perwakilan rakyat yang nyatanya tak berdaya karena kondisi krisis karena pandemi yang berkepanjangan," kata dia.
