Sebut Jokowi Tetap Jalankan Rencana Pemindahan Ibu Kota, Johnny: 'Tentu Tidak Berlangsung Hari Ini'

TRIBUNMATARAM.COM - Presiden Joko Widodo tetap akan melanjutkan rencana pemindahan ibu kota negara.

Perlu diketahui, hal itu menjadi salah satu isu yang dibahas Jokowi dalam pertemuannya dengan petinggi partai politik koalisi

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate.

Menurutnya, pertemuan itu berlangsung pada hari Rabu (25/8/2021) sore.

Presiden bersama para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol memastikan rencana pemindahan ibu kota negara tetap berjalan.

Walaupun, Indonesia saat ini masih di tengah situasi pandemi virus corona.

Baca juga: Soal Kasus Mural 404 Not Found Jokowi Minta Polri Berhenti Mengurusi : Bapak Presiden Tak Berkenan

Baca juga: Soal Mural Jokowi 404: Not Found Moeldoko Sebut Presiden Harus Dihormati, Jangan Sembarangan Kritik

"Kita menyadari kita masih dalam tahap pandemi Covid-19.

Tantangan ekonomi yang besar, tetapi kita tetap perlu memikirkan untuk mempunyai ibu kota negara baru," kata Johnny dalam siaran langsung Kompas TV, Rabu malam.

Jokowi dan para petinggi partai berpandangan bahwa ibu kota negara perlu dipindahkan.

Alasannya, problematika DKI Jakarta yang begitu kompleks.

Baca juga: Sempat Terancam 8 Tahun Penjara, Richard Lee Bebas, Gara-gara Ramai Petisi untuk Jokowi & Kapolri?

Tantangan yang dihadapi ibu kota negara saat ini muncul dari berbagai aspek.

Kendati demikian, kata Johnny, pemerintah tak terburu-buru memindahkan ibu kota negara.

Sebab, masih banyak hal yang harus dipersiapkan.

"Namun tentu pemindahan ibu kota negara tidak akan berlangsung hari ini," ujarnya.

Salah satu yang saat ini tengah disiapkan yakni terkait dengan payung hukum pemindahan ibu kota negara.

Pemerintah bersama DPR sedang merencanakan penyusunan undang-undang ibu kota negara baru.

"Untuk itu proses politik dalam menghasilkan undang-undang ibu kota negara yang cocok dan nanti akan dilakukan bersama-sama dengan partai koalisi," kata Johnny.

Selain soal ibu kota negara baru, ada empat isu lainnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Pertama terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, kemudian capaian perekonomian nasional.

Lalu terkait dengan strategi ekonomi dan bisnis, serta isu ketatanegaraan yakni evaluasi otonomi daerah.

Baca juga: Jokowi Sampaikan Kabar Buruk, Covid-19 di Luar Jawa Alami Lonjakan, Kaltim, Papua, hingga NTT

"Suasana pertemuan sangat bersahabat dan dalam suasana kekompakan semangat gotong royong yang tinggi," kata Johnny.

Adapun pertemuan antara presiden dan para elite partai koalisi digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, sekira pukul 15.00 WIB.

Hadir dalam pertemuan itu tujuh ketua umum partai koalisi yang didampingi tujuh sekretaris jenderal.

Ketujuhnya yakni Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Sekjen Hasto Kristyanto.

Kemudian, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani.

Lalu, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus.

Hadir pula Ketum Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Johnny G Plate.

Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hadir Ketum Muhaimin Iskandar dan Sekjen Hasanuddin Wahid.

Sementara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hadir Ketum Suharso Monoarfa dan Sekjen Arwani Thomafi.

Terakhir, hadir Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Suparno seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul "Bertemu Petinggi Parpol Koalisi, Jokowi Pastikan Rencana Pindah Ibu Kota Tetap Jalan".

Tak Bahas Amendemen

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate menyebutkan bahwa salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan Presiden Joko Widodo bersama pimpinan partai koalisi, Rabu (25/8/2021) adalah terkait dengan ketatanegaraan.

Namun, ia memastikan, isu ketatanegaraan itu tak berkaitan dengan wacana amendemen Undang Undang Dasar 1945.

"Tadi tidak dibacakan terkait Undang Undang Dasar 1945, tapi dibicarakan tentang lima topik yang saat ini menjadi fokus pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo," kata Johnny dalam siaran langsung Kompas TV, Rabu malam.

Johnny mengungkap, isu ketatanegaraan tersebut menyangkut evaluasi otonomi daerah.

Presiden bersama pimpinan partai koalisi menilai bahwa peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang ada saat ini cukup menyulitkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Atas dasar hal tersebut, presiden dan pimpinan partai menilai perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

"Evaluasi ketatanegaraan, bukan struktur ketatanegaraan. Bukan di tingkat Undang Undang Dasar, tapi di aturan-aturan yang terkait dengan pemisahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Johnny.

Baca juga: Tegaskan Pemerintah Tak Bisa Ambil Opsi Lockdown, Presiden Jokowi: Masih Semi Saja Semuanya Menjerit

Selain ihwal ketatanegaraan, dibahas pula empat isu lainnya yakni penanganan pandemi Covid-19, kemudian capaian perekonomian nasional.

Lalu, terkait dengan strategi ekonomi dan bisnis, serta rencana pemindahan ibu kota negara di tengah pandemi virus corona.

"Dari lima topik tadi kan tidak dibicarakan tentang Undang Undang Dasar 1945," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu.

Artikel lainnya terkait pemindahan ibu kota

(Kompas/ Fitria Chusna Farisa)