Presiden mengatakan hal itu dalam wawancara bersama Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, yang disiarkan Kompas TV dalam program Satu Meja, Rabu (21/8/2019) malam.

Menurut Jokowi, pembangunan di era pemerintahannya, tak lagi Jawa-sentris, tetapi merata di seluruh Indonesia.

Kepala Negara mengistilahkannya dengan "Indonesia-sentris" 

Semua provinsi, kata mantan gubernur DKI Jakarta ini, memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan.

"Baik di bidang infrastruktur, bidang kesehatan, dan bidang lain.

Saya melihat Papua (dan Papua Barat) memang perlu lebih diperhatikan," ujar Jokowi.

• Video Perlihatkan Detik-detik Pesawat Jatuh ke Laut, Berhasil Diselamatkan Penjaga Pantai

• Atta Halilintar Satu-satunya YouTuber Indonesia yang Masuk Daftar 10 YouTuber Terkaya di Dunia!

• Syahrini Kenakan Dress Ketat Saat Syuting Iklan, Ukuran Perut Istri Reino Barack Terlihat Jelas!

• Dua Adik Julia Perez Terlibat Pertengkaran Berdarah, Ruben Onsu Marahi Della Perez & Anggia Perez

Pemerintah, kata Jokowi, ingin mendahulukan pembangunan Papua dan Papua Barat di segala bidang.

"Karena ya memang ketertinggalan yang ada ini harus kita kejar," tutur Presiden.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku, Papua dan Papua Barat adalah termasuk provinsi yang paling banyak dia kunjungi.

Termasuk menengok daerah yang dahulu tak pernah tersentuh.

Misalnya, Kabupaten Nduga. Jokowi mengatakan sudah dua kali melakukan kunjungan kerja ke kabupaten tersebut.

"Kalau boleh saya infomasikan, saat itu tidak diperbolehkan oleh Panglima TNI dan Kapolri karena urusan keamanan," ujar Jokowi.

"Tetapi saya sampaikan karena Nduga itu masuk dalam wilayah NKRI, sehingga saya perlu tahu kondisinya seperti apa, keadaannya," tutur Jokowi.

• Selvi Ananda Ungkapkan Reaksi Jan Ethes yang Akan Memiliki Adik, Kandungannya Sudah Trimester Akhir!

Jokowi menegaskan, Papua dan Papua Barat akan terus menjadi perhatiannya.

Bukan hanya akan dibangun secara fisik, namun pemerintah akan merangkul masyarakat di provinsi paling timur itu dengan pendekatan kesejahteraan.