“Penerapan protokol kesehatan di tengah Pilkada ini tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, bukan hanya penyelenggara saja,” imbuhnya.

Adapun daerah yang melaksanakan pilkada bupati dan wali kota, yakni Jawa Timur (Jatim) dengan 19 kabupaten atau kota.

Kemudian, di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan 12 kota atau kabupaten melakukan pilkada.

Ganjar Pranowo Sempat Minta Tunda Pilkada 2020

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan usulan sejumlah pihak tentang penundaan Pilkada Serentak 2020.

Sebelumnya, dua organisasi keagamaan yakni PBNU dan Muhammadiyah secara tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak karena dinilai dapat membahayakan masyarakat.

"Iya,silakan ya dari Kementerian, Pemerintah Pusat, KPU, Bawaslu untuk menganalisis dan memperhitungkan.

Memang kalau kita melihat di daerah zona merah berbahaya," kata Ganjar usai mengikuti rapat paripurna bersama DPRD Jateng, Senin (21/9/2020).

• Anak Jokowi Ikut Pilkada Solo 2020, Gibran Rakabuming Dinilai Bisa Kalah Jika Lawannya Didi Kempot

Ganjar mencontohkan, Jawa Tengah seperti di Boyolali sudah ada klaster dari para penyelenggara pilkada.

"Maka saya kemarin menyarankan agar semuanya digelar virtual.

Dulu saya juga usulkan, mungkin tidak menggunakan e-voting. Tapi karena ini belum terlalu dipercaya, bisa jadi masalah," ujarnya.

Ganjar mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah penyelenggara.

• Perawat Diancam setelah Periksa Pasien Positif Corona, Ganjar Pranowo Sesalkan Tak Tahu Identitasnya

Jika di daerah zona merah, maka pelaksanaannya bisa ditunda.

"Bisa saja, ada yang ditunda, ada yang tetap jalan di tempat-tempat tertentu, tapi dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Jadi, memang harus dipertimbangkan kondisi-kondisi itu, agar tidak terjadi klaster baru yakni pilkada," ujarnya.