TRIBUNMATARAM.COM - Istri Agus Harimurti Yudhoyono, Annisa Pohan, turut mengomentari polemik partai Demokrat.

Ia pun megungkit perihal 'pembiaran dari yang punya kuasa'.

Berikut ulasan selengkapnya.

Annisa Pohan buka suara soal kudeta di Partai Demokrat.

Menurutnya saat ini ada pembiaran dari penguasa.

Diketahui, pada Jumat (5/3/2021) kemarin, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Baca juga: Blak-blakan, Gatot Nurmantyo Ngaku Pernah Diajak Kudeta Demokrat: Mosi Tidak Percaya, AHY Turun

Baca juga: Tanggapan 2 Menteri Jokowi Soal Polemik KLB Demokrat yang Tunjuk Moeldoko Sebagai Ketua Umum Baru

Pada KLB itu, disepakati Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menggantikan posisi AHY.

Menanggapi hal tersebut, Annisa Pohan menyinggung ada sikap pembiaran dari dari pihak penguasa dalam aksi KLB itu.

Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter-nya, @AnnisaPohan, Sabtu (6/3/2021).

"Ketika sebuah Partai Politik diambil haknya secara paksa dengan melanggar konstitusi, lebih lagi ada 'pembiaran' dari yang punya kuasa," tulis Annisa.

Baca juga: Moeldoko Ditunjuk Jadi Ketua Umum Baru di KLB Demokrat, Fotonya Cium Tangan SBY Viral di Medsos

Melihat hal ini, Annisa juga mempertanyakan bagaimana nasib hak dari rakyat nantinya.

"Apalagi dengan hak Rakyat kecil ? Siapa yang akan lindungi? apakah kita akan terus diam?," lanjutnya.

Baca juga: Diwarnai Bentrokan, KLB Demokrat Tunjuk Moeldoko Jadi Ketua Partai, Simak Pidato Perdana Ketum Baru

Baca juga: Sebut Pelaku Kudeta Demokrat Berdarah Dingin, SBY Merasa Bersalah Pernah Beri Jabatan ke Moeldoko

Lanjut cuitan lain, istri AHY ini mengatakan keadilan di Indonesia sudah lama hilang.

Menurutnya, keadilan sudah hilang karena masyarakat tidak berperan aktif.

"Saya sadar, sudah lama keadilan pergi dari negara ini dan tidak pernah kembali."

"Itu karena kita hanya menjadi penonton pasif, tidak membela keadilan dan tidak ikut berperan aktif 'memulangkan' keadilan."

"Apakah kita akan terus diam?" tulis Annisa.

Ia bahkan menulis beberapa ayat Quran untuk menanggapi aksi pengambilalihan kepemimpinan suaminya itu.

Diberitakan sebelumnya, AHY memberikan keterangannya terkait aksi KLB pada Partai Demokrat.

AHY secara tegas menyatakan, KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional.

"KLB dilakukan secara illegal inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol dan berkomplot dengan aktor eksternal," kata AHY pada konferensi persnya di akun YouTube resmi Agus Yudhoyono, Jumat (5/3/2021).

Dalam pernyataannya, AHY menyebutkan lima poin terkait pelaksanaan KLB Partai Demokrat tersebut.

Pertama, AHY mengatakan, KLB yang terjadi tidak sah karena tidak sesuai Anggaran Dasar (AD/ART) partainya.

"Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Mengapa? karena KLB tidak sesuai tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat  yang juga disahkan pemerintah melalui Kemenkumham."

"Artinya, KLB tidak memiliki dasar hukum partai yang sah," ungkap putra sulung SBY.

Menurutnya, KLB bisa dikatakan sah jika ada dukungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partainya.

Berdasarkan AD/ART Demokrat, KLB seharusnya disetujui didukung dihadiri 2/3 dari jumlah DPD dan setengah dari jumlah DPC.

Selain itu, harus ada persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk pelaksanaan kongres.

"Ketiga pasal tersebut tidak dipenuhi. Sama sekali tidak penuhi oleh peserta KLB ilegal tersebut," kata AHY.

Ia menyebut, kebanyakan peserta KLB tersebut adalah sejumlah mantan kader hingga anggota tidak aktif Partai Demokrat.

Kedua, AHY menegaskan, siapapun pihak yang  mengatasnamakan DPD dan DPC Partai Demokrat pada kongres tersebut juga ilegal.

"Siapapun yang mengaku, membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan, surat kuasa itu palsu dan melanggar hukum jelas ilegal," ucap AHY.

Ketiga, putra sulung dari SBY itu menuturkan, pihaknya telah melakukan upaya pencegahan terhadap KLB.

Pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah, terkait isu KLB Partai Demokrat.

"Mengingatkan pemerintah melalui surat resmi kepada sejumlah pejabat negara, Menkopolhukam, Menkumham dan Kapolri," ujar AHY.

Ia berharap isu KLB Partai Demokrat mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Keempat, AHY menyinggung pemilihan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Ia menyebut, kesediaan Moeldoko menjadi ketua umum telah meruntuhkan segala pernyataan terkait kudeta demokrat.

"Tentu apa yang disampaikan KSP Moeldoko, meruntuhkan seluruh pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya, yang katanya tidak tahu-menahu," kata AHY.

Bagi AHY, tak mungkin jika peserta KLB punya keyakinan, jika tak memiliki dukungan dari Moeldoko.

"Apa yang ia (Moeldoko) sampaikan selama ini, ia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," imbuhnya.

Kelima, AHY meminta pemerintah untuk turun tangan membantu menyelesaikan isu yang pecah belah partainya.

Dalam hal ini, ia ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengesahkan keputusan KLB tersebut.

"Saya minta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat."

"Saya minta dengan hormat Pak Jokowi untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum," jelasnya.

(Tribunnews.com/Shella)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kudeta Demokrat, Jabatan Ketua Umum Direbutkan, Annisa Pohan: Ada 'Pembiaran' dari yang Punya Kuasa.

BACA JUGA: di Tribunnewsmaker.com dengan judul Terkait Kudeta Demokrat, Annisa Pohan Ungkit 'Pembiaran yang Punya Kuasa': Sudah Lama Keadilan Pergi.