Reporter : Salma Fenty

TRIBUNMATARAM.COM - Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko 'hilang' dan belum menampakkan batang hidungnya sejak mengkudeta AHY.

Kesibukan Moeldoko pun akhirnya diungkapkan oleh rekannya yang juga Sekjen Partai Demokrat versi KLB, Jhoni Allen Marbun.

Moeldoko hingga kini belum memberikan pernyataannya kepada media terkait keikutsertaannya dalam KLB Demokrat di Sumatera Utara.

Padahal, dalam pernyataan sebelumnya, Moeldoko membantah terkait dengan isu kudeta di tubuh Partai Demokrat.

Ia mengaku hanyalah orang luar partai yang tak memiliki kewenangan untuk mencampuri masalah intern partai.

Namun, seolah menjilat ludahnya sendiri, Moeldoko terlihat hadir di KLB Partai Demokrat dan menyetujui dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Kini, setelah penetapannya sebagai Ketum Demokrat versi KLB, Moeldoko belum muncul untuk memberikan pernyataan.

Baca juga: Partai Demokrat Terancam Babak Belur Tak Bisa Ikut Pemilu 2024 Jika Tak Selesaikan Konflik Kudeta

Baca juga: Reaksi Pejabat Soal Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB: Jokowi Kaget, Yasonna Berjanji Objektif

Di mana Moeldoko berada?

Benarkah ia siap untuk maju sebagai calon presiden di 2024 mendatang?

Dikatakan Jhoni Allen, Moeldoko saat ini sedang memilih untuk mengutamakan kepentingan negara mengingat jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden.

"Begini, beliau mengutamakan kepentingan tugas kenegaraan itu ya," kata Jhoni di Menteng, Kamis (11/3/2021).

Jhoni mengatakan untuk saat ini, pihaknya tengah menyelesaikan persoalan yang terjadi, termasuk soal keabsahan KLB untuk diserahkan kepada Kemenkumham.

Dirinya enggan membicarakan posisi Demokrat ke depan, apakah akan bergabung ke pemerintah atau tetap menjadi oposisi.

Termasuk juga soal apakah Moeldoko akan diusung sebagai calon presiden 2024, Jhoni juga tak mengonfirmasi.

"Begini, kalau mau ke Bandung kita harus mampir dulu ke Bogor. Ini kan ke bogornya belum selesai," pungkasnya.

Sebelumnya, Jhoni Allen juga buka suara soal alasan mengapa Kongres Luar Biasa (KLB) jadi jalan terbaik bagi Demokrat.

Menurutnya, ada dinasti politik di Demokrat yang memegang kekuasaan tertinggi.

Dinasti tersebut yakni posisi ketum dan ketua majelis tinggi

"AHY mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Cabang," kata Jhoni.

AHY, ditambahkan Jhoni, juga menentukan segala hal-hal yang strategis, kinerja, political will di dalam partai, di antaranya posisi waketum, sekjen dan seterusnya yang dinilainya sebagai pembantu ketu.

"Kedua, Ketua Majelis Tinggi, kewenangannya pertama membuat rancangan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang disahkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa, menentukan siapa calon ketua umum Pada kongres atau KLB," tambahnya

Dia pun menyinggung SBY yang selalu mengklaim sebagai Demokrat sejati, tetapi menurutnya justru demokrasi PD diamputasi SBY.

"SBY selalu mendengungkan keadilan, tetapi faktanya AD/ART Tahun 2020 ini adalah mengambil keadilan-keadilan hak-hak daripada kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, di mana hak untuk kedaulatannya diamputasi dalam pasal AD/ART itu, bahkan calon ketua umum menjadi kewenangan Ketua Majelis Tinggi," urai Jhoni.

Dilanjutkan Legislator Komisi V itu, adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas juga memegang jabatan sebagai Ketua Fraksi Demokrat di Senayan.

"Mahkamah Partai yang menurut UU Parpol pasal 32 dia independen, hasilnya final. Ini tidak, hasilnya direkomendasi kepada Ketua Majelis Tinggi. Semuanya bermasalah dan melanggar UU," tutupnya.

Demokrat Terancam Tak Bisa Ikut Pemilu 2024

Konflik Partai Demokrat dengan adanya kudeta terhadap Ketua Umumnya AHY berbuntut panjang.

Jika tak kunjung menyelesaikannya, Demokrat justru akan ketiban apes dengan tidak diperkenankan mengikuti Pemilu 2024.

Pengamat Politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika konflik yang terjadi di dalam kubu Partai Demokrat tidak kunjung usai, maka dikhawatirkan Partai Demokrat tidak dapat ikut andil dalam Pemilu 2024 mendatang.

Hal tersebut dia sampaikan saat bincang-bincang di acara Tribun Corner, Selasa (9/3/2021) lalu.

"Ini kan (Partai Demokrat) terancam tidak bisa ikut pemilu kan kalau ini (konflik) tidak selesai," kata Pangi.

Kendati demikian dirinya meyakini pemerintah memiliki integritas untuk mengakhiri konflik yang tengah terjadi.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Mengaku Diajak Khianati SBY, Jhoni Allen : Jangan Asbun, Panglima Harus Loyal!

Baca juga: Reaksi Pejabat Soal Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB: Jokowi Kaget, Yasonna Berjanji Objektif

Terlebih kata dia, hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mengantongi keabsahan Partai Demokrat yang mengatasnamakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum.

"Tapi saya pikir akan selesai, nanti diputuskan. Sejauh ini saya lihat KPU masih mengakui kepengurusan AHY dari Surat Keputusan (SK) Menkumham yang terakhir tahun 2020 yang terdaftar di dokumen negara," ungkapnya.

Dirinya juga menilai kalau Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menobatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko masih belum memenuhi syarat.

Hal itu ditunjukkan Pangi karena tidak patuhnya peserta dan penggagas KLB terhadap anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"KLB itu belum terpenuhi persyaratannya, karena tidak ikut AD/ART, yang masuk menjadi ketum juga bukan kader yang berkeringat. Itu kan sangat melecehkan partai politik," tukasnya. (TribunMataram.com/ Salma)

BACA JUGA : di Tribunnewsmaker.com dengan judul Moeldoko 'Menghilang' Seusai Kudeta AHY, Kesibukannya Diungkap, Jawab Kemungkinan Nyapres 2024.