TRIBUNMATARAM.COM - Program vaksin berbayar dari pemerintah menuai kontroversi di masyarakat.

Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara.

Ia mengungkapkan latar belakang dari kebijakan pemerintah tersebut.

Perlu diketahui, pemerintah Indonesia ingin membuka program vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu.

Menurut Menkes, hal itu dilakukan karena program vaksinasi gotong royong oleh perusahaan swasta berjalan lamban.

Menkes pernah melakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 26 Juni 2021.

Baca juga: Vaksinasi Berbayar Jadi Sorotan, DPR Minta Pemerintah Tak Berbisnis dengan Rakyat: Fokus ke Target

Baca juga: Animo Tinggi, Kimia Farma Justru Resmi Tunda Layanan Vaksin Covid-10 Berbayar di Tengah Pro Kontra

Rapat tersebut diadakan atas inisiatif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Dalam rapat tersebut, Menkes dan peserta lainnya membahas vaksinasi gotong royong yang kecepatannya sangat perlu ditingkatkan.

"Vaksinasi gotong royong mungkin sekarang itu speed-nya 10.000-15.000 dosis per hari, dari target 1,5 juta dosis baru 300.000.

Jadi memang ada concern, ini kok lambat yang sisi vaksinasi gotong royong," ungkap Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (17/3/2021) seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul "Menkes Blak-blakan soal Alasan Buka Vaksinasi Berbayar".

Baca juga: Pro Kontra Vaksin Berbayar di Kimia Farma, Dianggap Tak Etis & Bertentangan dengan Pernyataan Jokowi

Lalu melaui rapat tersebut disepakati beberapa opsi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi gotong royong, diantaranya membuka ke rumah sakit yang juga memiliki program vaksinasi gratis pemerintah, memberikan kepada anak dan ibu hamil atau menyusui, serta membuka kepada individu.

Budi mengatakan, hasil rapat tersebut pun di bawa ke dalam rapat terbatas (ratas) kabinet pada 28 Juni 2021 untuk kembali dibahas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sekaligus sebagai Ketua KPC-PEN memberi masukan untuk membuka vaksinasi gotong royong bagi individu.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun melakukan harmonisasi aturan lama mengenai vaksinasi gotong royong dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021.

"Dari situ (ratas) Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai Ketua KPC-PEN, kemudian kami harmonisasi dan kami keluarkan (aturannya)," kata Budi.