Virus Corona

Tak Ikuti Kemenhub, Jabodetabek Sepakat Larang Ojol Angkut Penumpang selama Masa PSBB

Meski Kemenhub telah mengeluarkan peraturan yang mengizinkan ojol membawa penumpang, keputusan itu akhirnya tidak dilakukan oleh para driver ojol.

Instagram/gojekindonesia
Gojek 

Bertolak belakang dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melarang ojol mengangkut penumpang saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kemenhub justru melakukan hal sebaliknya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di bawah Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan justru memperbolehkan ojol mengangkut penumpang.

Hal tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan virus corona.

Bahkan, permenhub tersebut telah ditandatangani oleh Luhut.

 HARI INI PSBB Jakarta Diterapkan, Penting Ketahui 3 Hal yang Dibolehkan & 4 Aktivitas yang Dilarang

 Menkes Terawan Setujui Pemprov DKI Terapkan PSBB, Ini Pertimbangan Gugus Tugas Corona

Namun, ada beberapa syarat yang diatur untuk ojol pengangkut penumpang.

Dalam peraturan tersebut, Pasal 11 huruf (c) aturan itu, awalnya menyebutkan bahwa sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

Artinya, ojek online tidak dapat membawa penumpang.

Namun, pada huruf (d) dijelaskan bahwa sepeda motor berbasis aplikasi dengan tujuan tertentu tetap dapat mengangkut penumpang. Asalkan memenuhi sejumlah syarat. 

Bunyi aturannya sebagai berikut, "Dalam hal tertentu, untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan".

Adapun syaratnya adalah, pertama, aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB.

Kedua, melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan.

Ketiga, menggunakan masker dan sarung tangan.

Keempat, pengendara tidak sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

Di sisi lain, aturan tersebut berbeda dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 18 nomor 6 menyebutkan, "Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang".

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved