Kontroversi UU Cipta Kerja
POPULER Bantah UU Cipta Kerja Permudah PHK Sepihak, Presiden Joko Widodo Ungkap Fakta Sebenarnya
Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut banyak disinformasi dan hoaks yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan masyarakat.
lihat foto
Selain itu, pasal itu juga mengatur perusahaan bisa melakukan skorsing terhadap pekerja yang masih dalam proses PHK, namun tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja
"Jika tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa PHK tanpa izin dari lembaga penyelesaian hubungan industrial adalah batal demi hukum dan tidak ada kewajiban untuk membayar upah hak lain selama proses perselisihan berlansung, PHK akan semakin mudah," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal.
Buruh juga menyoroti sejumlah pasal tambahan terkait PHK dalam UU Cipta Kerja yang sebelumnya tak ada di UU Ketenagakerjaan.
Salah satunya penambahan Pasal 154 A ayat 1 huruf (b) yang mengatur bahwa perusahaan dapat melakukan PHK atas alasan efesiensi.
"Dengan pasal ini, bisa saja perusahaan melakukan PHK dengan alasan efisiensi meskipun sedang untung besar," kata Said Iqbal.
Lalu ada juga penambahan Pasal 154 A ayat 1 huruf (i) yang menyebutkan perusahaan bisa melakukan PHK karena karyawan mangkir.
Namun tak ada ketentuan mangkir dalam waktu berapa lama.
"Sehingga bisa hanya 1 hari. Padahal dalam UU 13 Tahun 2003, PHK karena mangkir hanya bisa dilakukan setelah mangkir 5 hari berturut-turut dan dipanggil minimal 2 kali secara tertulis," kata Said Iqbal.
Adapun permintaan buruh, semua hal yang mengatur mengenai PHK dikembalikan kepada UU No 13 Tahun 2003.
Hoax UU Cipta Kerja Versi Menko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara soal UU Cipta Kerja, sebut banyak hoax beredar, ini penjelasannya.
Disahkannya UU Cipta Kerja yang menimbulkan banyak polemik bagi buruh akhirnya mendapatkan tanggapan dari pemerintah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang merupakan salah satu pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam proses perumusan hingga pengesahan UU Cipta Kerja pun angkat bicara.
UU yang digarap dengan metode omnibus law tersebut sebagian besar mengatur soal kebijakan yang berada di bawah kementerian yang dia koordinasikan.
• Detik-detik Penangkapan Pria Penyusup Pembawa Senjata Tajam di Demo Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja
• POPULER Sederet Pembelaan Pemerintah atas Protes yang Dilayangkan Terkait UU Cipta Kerja
Sebagai perwakilan pemerintah dalam lahirnya kebijakan tersebut, Airlangga pun kerap mengungkapkan pernyataan terkait UU Cipta Kerja di depan publik.
