Breaking News:

Pakar Nilai Wajar Jika Polisi Tolak Laporan Soal Kunjungan Jokowi di NTT yang Sebabkan Kerumunan

Presiden Jokowi dilaporkan ke pihak berwajib karena dianggap menimbulkan kerumunan setelah berkunjung ke NTT.

Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Tangkapan layar video kerumunan warga sambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Maumere, NTT, yang beredar di media sosial. 

"Karena Presiden Jokowi tidak menciptakan stigma pelanggaran hukum," tegas Indriyanto.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menolak laporan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat. PP GPI diminta untuk membuat laporan secara resmi.

Badan Reserse Kriminal Polri juga menolak laporan Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan. Koalisi tersebut melaporkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menimbulkan kerumunan dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur.

Pelapor Pertanyakan Hal Ini

Koalisi Masyarakat Antiketidakadilan melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kunjungan kerja di Maumere, Nusa Tenggara Timur.

Anggota Koalisi, Kurnia, berpendapat bahwa Jokowi telah melakukan tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan karena menciptakan kerumunan saat pandemi Covid-19.

" Kerumunan yang terjadi dalam kunjungan kepresidenan di Maumere, NTT dalam situasi pandemi Covid-19 atau PPKM saat ini telah nyata-nyata melanggar protokol Kesehatan dan diduga kuat telah melakukan tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan," kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Mengintip Harta Kekayaan Gibran Rakabuming & Bobby Nasution, Keluarga Jokowi yang Jadi Kepala Daerah

Baca juga: Klaim Penanganan Banjir Era Anies Baswedan Lebih Baik Ketimbang Ahok & Jokowi, Ini Alasan Wagub DKI

Menurut dia, kegiatan Jokowi yang membagi-bagikan bingkisan dari atas mobil sehingga menimbulkan kerumunan bertolak belakang dengan semangat pemerintah menekan laju penularan Covid-19.

Kurnia menegaskan, sebagaimana sering dikatakan pemerintah, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Halaman
1234
Editor: Irsan Yamananda
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved